Merdeka.com - Sebanyak 78 warga penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tidak akan menerima lagi bantuan dari pemerintah pasca kenaikan harga BBM. Pasalnya, mereka dianggap tergolong orang yang mampu atau berkecukupan.

Kepala Desa Mojopurno, Sukar mengatakan, pengalihan penerima tersebut dilakukan agar pemberian uang tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tersebut dapat tepat sasaran. Proses pengalihan itu pun sudah dilakukan melalui musyawarah desa.

"Selain itu, pengalihan tersebut juga dilakukan setelah pihak-pihak berwenang dan terkait melakukan musyawarah. Hasilnya, semua pihak menyetujui sehingga pengalihan penerima BLSM tersebut tidak akan menimbulkan masalah," kata Sukar kepada wartawan, Selasa (9/7), seperti dilansir Antara.

Adapun penyerahan dananya akan dilakukan sepekan setelah pihak penerima BLSM sesuai daftar mengembalikan dana tersebut ke pengurus desa yang telah ditunjuk. Pihak desa juga telah menentukan warga pengganti yang dinilai lebih berhak untuk menerima jatah bantuan tersebut karena tergolong miskin.

Sukar menjelaskan, pengalihan BLSM tidak melanggar aturan karena dalam surat edaran terdapat poin yang menyebutkan jika BLSM diterima oleh warga yang tidak berhak atau yang hidup layak maka harus dialihkan ke yang lebih berhak.

"Dengan demikian pengalihan tersebut sesuai aturan dan tidak mengurangi kuota penerima BLSM di Desa Mojopurno," terang Sukar.

Sesuai data yang ada, jumlah warga penerima BLSM di Desa Mojopurno sebanyak 133 warga. Dari jumlah tersebut, hanya 55 warga saja yang menerima dana bantuan BLSM karena memang termasuk masyarakat miskin, sedangkan sisanya merupakan warga mampu.

Jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Magetan yang menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dari pemerintah sebagai dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tercatat sebanyak 42.263 RTS dengan total dana mencapai Rp 12.678.900.000.