Warga DKI diminta pakai plastik berbahan ramah lingkungan

Merdeka.com - Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2016 diiringi juga dengan diterapkannya program kantong plastik berbayar. Uji coba program plastik berbayar ini dilakukan serentak di 17 kota seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

Berdasarkan diskusi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan YLKI diputuskan untuk tahap awal, plastik berbayar ditawarkan dijual dengan harga Rp 200 per kantong plastik.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan Pemprov DKI mendukung program tersebut. Sebab, selain sulit terurai, sampah plastik juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

"Enggak bisa terurai sampai ratusan tahun. Kemudian plastik ada zat kimianya jadi bikin polusi tanah. Ketiga enggak bisa didaur ulang," kata Isnawa di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/2).

Dia menyarankan sudah saatnya masyarakat menggunakan plastik yang dapat didaur ulang dan terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Seperti plastik yang terbuat dari tepung tapioka dan bersifat biodegradable.

Maksud biodegradable adalah semua limbah yang dapat hancur atau terurai oleh organisme hidup lainnya dan berasal dari tumbuhan atau hewan.

"Sudah saatnya warga berpikir bisa bikin plastik tapi dari tepung tapioka yang biogradeable. Bisa hancur tapi harga lebih mahal," tandasnya.

Isnawa juga berharap penerapan program ini di Jakarta dapat membantu Pemprov DKI membuat masyarakat beralih dari plastik berbahan anorganik ke plastik yang ramah lingkungan.

"Harapannya warga enggak pakai plastik lagi tapi pakai tas ramah lingkungan, daur ulang atau bekas kain. Intinya ajak warga ayo berubah kurangi sampah, gunakan kantong plastik ramah lingkungan," harap Isnawa.

Selain itu, Isnawa mengakui usulan harga tersebut menuai pro kontra di kalangan pengusaha retail hingga masyarakat. Sebab, tiap daerah menerapkan harga yang berbeda-beda. Tak sedikit daerah yang mematok harga mahal untuk satu kantong plastik.

Salah satunya di Ambon yang mencapai Rp 5.000, Balikpapan dibanderol Rp 1.500, sedangkan di Jakarta direncanakan akan dikenakan biaya Rp 5.000. Isnawa mengatakan usulan harga di Jakarta itu karena dinilai terlalu murah sehingga target pemerintah pusat sulit tercapai.

"Kementerian LHK akan mengevaluasi selama 6 bulan karena beda-beda. Kayak Ambon Rp 5.000, Balikpapan Rp 1.500, pak Wagub maunya kita jangan Rp 200, tapi 5.000, karena terlalu murah," pungkasnya.