Wapres ungkap ketimpangan menghambat pengentasan kemiskinan

Merdeka.com - Wakil Presiden Boediono mengungkap ada sejumlah ketimpangan di Indonesia yang menghambat proses pengentasan kemiskinan. Apalagi, sumber ketimpangan tersebut hampir sebanding dengan negara-negara berkembang lainnya.

"Berbeda dengan negara-negara maju yang institusi dasarnya sudah mantap, negara-negara berkembang di Indonesia sumber-sumber ketimpangan itu beragam," kata Boediono pada 'Konferensi Penanggulangan Kemiskinan' World Bank di Pusat Perfilman Haji Usman Ismail, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/9).

Dalam pantauannya, masih ada segmen masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia yang belum tunduk pada rule of law. Kondisi ini mengingatkan kembali pada era wild west, di mana hukum berdasarkan representasi individu. Langkah antisipasinya adalah melalui penegakan hukum.

Selanjutnya, meski penegakan hukum sudah berjalan dan sudah ada beberapa yang tunduk, tapi belum berjalan dengan baik. Ada banyak celah yang dilakukan sehingga terjadi masalah-masalah yang tidak terlihat kasat mata.

"Ini mirip dengan zaman trouble balance, obatnya adalah reformasi hukum," ucapnya.

Tak hanya itu, Boediono memandang ketimpangan dapat timbul dari aturan hukum yang buruk. Meski diterapkan sebaik mungkin namun tidak mencapai hasil yang ditujukan.

"Pada analisa akhir, aturan hukum sebenarnya produk proses politik, obatnya adalah perbaikan proses politik, reformasi politik," tandasnya.

Meski begitu, Boediono menyadari jika ketiga sumber ketimpangan tersebut berhasil diatasi namun tetap terjadi ketimpangan, maka peran atau intervensi negara harus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan pendekatan fiskal guna menciptakan kesempatan bagi warga negara.

"Ketidaksetaraan memperoleh akses, terutama layanan pendidikan harus dihapus," tegasnya.

"Apabila sudah dilakukan, tapi ketimpangan masih ada, barangkali realita harus kita terima. Mungkin disebabkan manage ability masing-masing orang justru dapat jadi sumber kemajuan."

Dari semua itu, bagi negara pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan bisa dilakukan melalui pembangunan, baik institusi maupun manusia itu sendiri. Di antaranya membangun sistem pendidikan yang mencakup berbagai kalangan. (mdk/war)