Wapres Minta Gubernur dan Bupati di Jatim Kerja Keras Atasi Kemiskinan Ekstrem

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menugaskan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan kelima bupati di wilayah prioritas bekerja keras untuk memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan program. Hal tersebut diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

"Baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat," kata Ma'ruf saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9).

Ma'ruf juga meminta agar gubernur dan para bupati memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing. Khususnya kata dia yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.

Tidak hanya itu, Ma'ruf juga meminta agar dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas dapat turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. Salah satunya dengan mendorong konvergensi program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah.

Diketahui dalam rapat tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hadir pula lima bupati dari kabupaten yang wilayanya masuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Plt. Bupati ProbolinggoTimbul Prihanjoko, dan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Sementara, turut hadir mendampingi Wapres, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim, dan Bambang Widianto.