Wapres Ma'ruf Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Direvisi Karena Banyak Keluhan

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) meminta Roadmap Reformasi Birokrasi agar dievaluasi secara matang dan akurat. Hal tersebut seiring masih terjadinya keluhan dari masyarakat terhadap kinerja birokrasi terlebih saat pandemi Covid-19.

“Saya ingin roadmap (reformasi birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada direvisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat. Atau mungkin perlu penyesuaian (adjustment),” tegas Wapres saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta (10/5).

Dia mengatakan hal tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya. Dia ingin reformasi birokrasi tidak berhenti diperbarui dengan diikuti langkah nyata.

“Kemudian yang kedua, kita ini sudah sampai di mana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah dimana dari masing-masing yang kita inginkan itu dari target-target yang ingin dicapai itu," ungkapnya.

Ma'ruf juga meminta reformasi birokrasi di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus diakselerasi. Sehingga bisa menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.

“Saya minta kita mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah percepatan,” tambahnya.

Mantan Ketua MUI ini berharap kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah agar terjalin secara efektif. Untuk koordinasinya, Wapres meminta dilakukan tidak dalam kelompok-kelompok yang terlalu besar tetapi terperinci sesuai fokus permasalahannya.

“Tidak apa-apa meskipun rapat berkali-kali, tetapi sasarannya tercapai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyampaikan laporannya bahwa fokus pertama KPRBN tahun ini adalah penataan struktur organisasi yang menjadi prioritas Presiden, yaitu pengalihan pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu.Dan fokus kedua adalah mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema-tema tertentu, seperti; perizinan, pariwisata, bantuan sosial, dan UMKM.

“Dua program itu yang akan menjadi prioritas, paling tidak untuk dilaksanakan pada tahun ini,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Eko, KPRBN juga akan mendisain birokrasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang modern dan lincah dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi sehingga dapat berkarir tidak hanya di satu tempat.

“Supaya orang tidak berkarir di satu tempat saja. Jadi, seperti; auditor, akuntan, analis kebijakan nanti tidak hanya berkarir di satu kementerian tetapi dia bisa berputar di banyak kementerian,” paparnya.