Wapres: Lembaga Pemerintah Harus Semakin Sederhana, Simpel dan Lincah

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penyederhanaan birokrasi dilakukan secara cermat, objektif, transparan dan adil. Hal itu dia ungkapkan rapat mengenai Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) bersama tiga menteri.

"Penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan cermat, objektif, transparan. Dan yang perlu kita cari adalah solusi yang memberikan dampak terkecil," ujarnya saat membuka rapat di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (12/12).

Ma'ruf menambahkan, salah satu prioritas yang harus segera dicapai dalam waktu dekat yaitu penyederhanaan birokrasi seperti yang telah disampaikan Presiden pada pidatonya di Sidang Paripurna MPR RI saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024. Namun, perlu diperhatikan prinsip keadilan dan tetap menjaga kesejahteraan ASN.

"Lembaga pemerintah harus semakin sederhana, simpel dan lincah. Kecepatan melayani menjadi kunci bagi reformasi birokrasi," ungkap dia.

Pembangunan Birokrasi Percepat Izin

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, menjelaskan ada beberapa hal yang disampaikan dalam rapat tersebut yaitu terkait pembangunan birokrasi harus memiliki pelayanan yang cepat dan memberikan kepastian izin investasi. Adanya sikap tersebut, kata dia, diharapkan membuat pola pikir para ASN tidak dalam zona nyaman.

"Membangun birokrasi yang mempunyai kecepatan melayani dan memberikan izin investasi. Itu kata kuncinya. Menghapus pola pikir ASN yang linear, monoton, jangan terjebak pada zona nyaman saja. Jangan terjebak pada rutinitas," kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta agar para ASN harus membangun inovasi, kompetisi untuk mengarah pekerjaan yang efisien dan cepat.

"Pak Wapres tadi bagaimana supaya ASN itu ada kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, perizinan investasi yang cepat dan secara maksimal," ungkap Tjahjo.