Wapres JK sebut pemindahan ibu kota bukan pekerjaan mudah

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya bukan pekerjaan yang mudah. Pemindahan ibu kota harus melalui kajian akademis yang komprehensif.

"Tidak mudah kita berbicara dalam tahap hari ini, mungkin belakangan hari ya," kata Wapres JK saat memberikan pernyataan pers di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (25/4).

JK menjelaskan, memindahkan ibu kota tentu harus memindahkan seluruh fasilitas pemerintah pusat dan infrastruktur terkait, termasuk pusat aktivitas kepala negara. Hal ini dianggap bukan urusan sepele.

"Kalau kantor barangkali kita bisa jual baru bikin, tapi kalau rumah bagaimana, sekolah bagaimana. Jadi ini bukan pekerjaan mudah," sambungnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, negara yang memiliki ibu kota di tempat terpencil biasanya negara federal. Seperti Amerika Serikat yang memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin, dan Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw.

Jika Indonesia ingin meniru keputusan Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw, maka ibu kota Indonesia dipindahkan ke Mamuju, Sulawesi Barat bukan ke Palangkaraya.

"Naypyidaw itu diambil tempat yang persis di tengah artinya timur, barat, utara, selatan, titiknya di Naypyidaw. (Keputusan pemindahan ibu kota Myanmar itu) supaya adil. Saya tidak tahu bagaimana nanti studi Bappenas itu. Tapi, kalau mau cari kota yang persis di tengah Indonesia di mana coba? Tahu nggak kiri kanan utara selatan persis Mamuju, di bawahnya sedikit Pare-Pare. Makassar tidak, dia terlalu selatan tapi (di Mamuju) tidak ada tanah yang luas," jelas Wapres JK.

"Tanah yang luas ada di Kalimantan memang, di sana gunung-gunung tapi kalau mau seperti cara berpikirnya Myanmar pokoknya garis titik tengah utara selatan itu Naypyidaw. Jadi rakyat tidak ada keberatan karena tengah," pungkasnya.