Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK Sebut Kesenjangan Sosial Terbesar Ada di Jakarta

Wapres JK Sebut Kesenjangan Sosial Terbesar Ada di Jakarta Jusuf Kalla. ©2019 Merdeka.com/Salviah Ika Padmasari

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kesenjangan terbesar ada di Jakarta. Hal itu ditandai dengan keberadaan rumah paling mewah dan kawasan kumuh yang saling berdampingan di Ibu Kota.

"Kita lihat sendiri dalam pandangan mata, Jakarta ini sebenarnya suatu kesenjangan yang paling besar," kata JK saat menerima anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/10).

JK menegaskan pemerintah seharusnya segera mengatasi kesenjangan tersebut. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan kepada warga kurang mampu agar pendapatannya meningkat.

"Harus diatasi kesenjangan itu dengan memberikan pendapatan yang lebih banyak kepada yang di bawah," ujarnya.

JK kemudian menyindir upah minimum regional (UMR) tiap kota yang lebih tinggi dari pendapatan petani. Untuk mengimbangi hal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa.

Saat ini, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp70 triliun. Tahun depan diproyeksikan dana desa naik menjadi Rp72 triliun.

"Kesenjangan antar desa itu kita atasi dengan dana desa. Mudah-mudahan itu dapat memberikan pendapatan yang lebih baik karena uang banyak beredar di desa," ucap JK.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
Warga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru
Warga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru

Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Tergiur Tawaran Kerja di Klinik, Wanita Muda Malah Dijadikan PSK
Tergiur Tawaran Kerja di Klinik, Wanita Muda Malah Dijadikan PSK

Seorang wanita muda berinisial MJS (19) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dia dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya
Satu Juta Kendaraan Pemudik Diprediksi Masuk Jakarta Tanggal 13-16 April 2024
Satu Juta Kendaraan Pemudik Diprediksi Masuk Jakarta Tanggal 13-16 April 2024

Pemudik diminta mempersiapkan fisik dan juga kendaraan sebelum kembali ke Jakarta.

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya