Wapres JK minta kekuatan militer opsi akhir bebaskan WNI di Filipina
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyatakan pemerintah Filipina belum memberikan izin Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk masuk ke Filipina membebaskan 7 anak buah kapal warga negara Indonesia yang disandera kelompok militer. Apabila TNI masuk ke Filipina harus melalui proses negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak negara.
"Yang pasti pertama proses meminta pemerintah Filipina untuk menanganinya sama seperti dulu. Kedua, apabila tentu diputuskan negosiasi dengan kerjasama pemerintah Filipina pasti. Tapi apabila tidak jalan yang terakhir tentu dengan kekuatan militer sesuai dengan persetujuan pemerintah Filipina," kata Jusuf Kalla usai salat Jumat di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/7).
Menurutnya, pemerintah tak akan menggunakan uang tebusan untuk membebaskan sandera. Saat ini tahapan pembebasan sandera masih dalam kewenangan pemerintah Filipina.
"Tapi kita tidak ingin negosiasi dalam bentuk lain. Sekarang masih minta pemerintah Filipina untuk selesaikan itu," kata dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut TNI belum bisa masuk ke Filipina. Sebab, pemerintah Filipina mempunyai undang-undang untuk mengizinkan militer negara manapun untuk masuk ke Filipina.
"Saat ini saya pastikan TNI tidak masuk ke sana. Kalau TNI masuk kesana itu artinya menyalahkan undang-undang (Filipina)," ucap Jenderal Gatot usai buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/6).
Selain itu, kata dia, kapal perang TNI masuk Filipina saja tidak bisa karena memang konstitusi Filipina tidak mengizinkan. "Mengamankan lokasi pun belum diizinkan, kan semuanya berdasarkan aturan," kata Gatot.
Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan militer Indonesia akan diizinkan memasuki wilayah Filipina apabila kembali terjadi penyanderaan WNI oleh militan dari negara tersebut. Dia menjelaskan, kesepakatan tersebut dicapai usai dilakukan pertemuan tiga menteri pertahanan dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada pekan lalu.
"Mereka setuju, memang sudah ada daftar hukumnya masuk dalam ASEAN dan pertemuan kemarin dengan menteri-menteri pertahanan di Laos dan terakhir di singapura dan konkretnya di Filipina. Dengan adanya penyanderaan ini, sebagaimana keputusan bersama setuju kita masuk ke laut, kemudian nanti akan kita tindak lanjuti ke darat. Kita sudah sepakat, kalau nanti ada penyanderaan lagi kita boleh masuk," kata Menteri Ryamizard saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa (28/6).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaWapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024
Pernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.
Baca SelengkapnyaArahan Tegas Wapres Ma’ruf Amin untuk Jenderal Maruli Jelang Pilpres 2024
Menurut Maruli, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran TNI AD dalam membantu menyukseskan pelaksanan pesta demokrasi, Pemilu dan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wapres ke-6 Try Sutrisno Buka Suara soal Pemilu 2024: Jangan Sampai Diterjang oleh Saingan
Try Sutrisno belum lama ini buka suara memberikan pesan terkait pemilu yang terselenggara di tahun 2024 ini.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin Jelang Purnatugas: Saya dan Pak Jokowi Berakhir Husnul Khatimah
Di sisa waktu jabatan enam bulan, Ma'ruf mengakui apabila ada sejumlah target pemerintah yang belum tercapai.
Baca SelengkapnyaPesan Wapres Ma'ruf Amin Usai Nyoblos: Indonesia Mencari Pemimpin Bangsa, Bukan Kelompok
Ma’ruf berharap agar Pemilu ini menghasilkan para pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera.
Baca SelengkapnyaTiga WNI Meninggal Karena Terseret Banjir Bandang di Malaysia, Jenazah Dimakamkan di Lumajang
Ketiganya meninggal pada 31 Maret 2024 lalu usai diterjang luapan sungai saat mencari ikan
Baca SelengkapnyaJokowi Pakai Dasi Warna-warni saat Kunker Ke Luar Negeri, Ini Maknanya
Presiden Jokowi kini memakai dasi warna-warni ketika berangkat kunjungan kerja ke luar negeri
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya