Wapres JK gelar rapat bersama Menkeu dan Mendagri bahas DAK 2019

Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan sejumlah perwakilan daerah. Dalam rapat tersebut juga membahas dana alokasi khusus (DAK) 2019.

"Hari ini kita membahas terkait alokasi dana alokasi khusus untuk tahun 2019. tadi di-presentasikan dari saya Kemenkeu dan Bappenas bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan DAK pada tahun tahun sebelumnya ada DAK ada yang sifatnya fisik dan ada yang nonfisik," kata Sri Mulyani usai rapat di Kantor Wapres, Jl Merdeka Utara, Senin (26/3).

Sri Mulyani menjelaskan pada 2019 akan memfokuskan DAK di beberapa daerah tertinggal. Sri Mulyani menjelaskan DAK fisik seperti infrastruktur di daerah akan terus dikoordinasikan dengan kementerian lembaga daerah.

"Karena kalau kita membuat jalan antara yang pusat, provinsi, kabupaten, kota. Begitu juga kalau irigasi agar terkoordinasi dengan kementerian pertanian. Begitu juga kalau soal pendidikan harus ada koordinasi antara K/L pendidikan dengan daerahnya," kata Sri.

Sementara menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, saat ini seluruh daerah sudah mengajukan proposal agar bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

"DAK ini kan antara bottom up dan top down, sekarang semua daerah sudah mengajukan proposal supaya tepat sasaran, tepat guna, apa yang menjadi kebutuhan daerah," kata Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan DPOD telah diterima JK untuk mengakomodir aspirasi daerah. Dan daerah kata Tjahjo bisa melihat dengan cermat apa yang jadi permasalahan.

"DPOD telah diterima wapres mengakomodir aspirasi daerah dan daerah bisa melihat dengan cermat apa yang menjadi masalah, yang menjadi program-program pusat," kata Tjahjo.