Wapres JK: Denny Indrayana pendekar hukum!
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait kasus yang menimpa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana. Menurut JK, Denny merupakan aktivis yang getol menyuarakan terhadap korupsi.
"Denny kan pendekar hukum, wamen, otomatis semuanya harus sesuai hukum ya kan. Sesuai hukum," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (27/3).
Lebih lanjut, JK menjelaskan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, walaupun Denny adalah pegiat antikorupsi, maka juga harus menjelaskan fakta yang sebenarnya bila dia meyakini tidak bersalah.
JK enggan menanggapi soal kriminalisasi buntut dari perseteruan antara Polri dan KPK dengan segenap pendukung-pendukungnya.
"Berkali-kali saya katakan kalau kriminalisasi itu kalau orang tidak ada perkaranya diperkarakan, itu artinya kan. Kalau ada perkaranya tentu mengikuti prosedur saja. Kalau tidak bersalah dibela lah. Pemerintah juga tidak ingin adanya suatu proses menuduh atau menersangkakan karena kebijakan-kebijakan tapi kalau memang itu merugikan tentu diperiksa," jelas JK.
"Semua bisa percaya tapi tentu satu pihak membuktikannya, artinya polisi harus membuktikannya. Kalau polisi bisa membuktikannya tentu itu yang jadi bagian pemeriksaan, kita tidak bisa percaya saja pembicaraan suatu orang harus berdasarkan pemeriksaan, harus berdasarkan hukum," tandasnya.
Seperti diketahui, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dituduh terlibat dugaan korupsi Implementasi Payment Gateway Kemenkum HAM tahun anggaran 2014. Denny ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini diperiksa oleh Bareskrim Polri.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jubirnya Kena Kasus Pajak, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menghormati proses hukum terhadap jubirnya, Indra Charismiadji yang terjerat kasus dugaan penggelapan pajak.
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya