Wamenkeu Sebut Usulan DBH Sawit Masih Dibahas Bersama DPR

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan pihaknya masih membahas usulan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak perkebunan kelapa sawit di Riau. Usulan itu sebelumnya disampaikan Gubernur Riau Syamsuar ke Kementerian Keuangan.

"Iya tadi salah satu yang kita bahas soal DBH sawit dengan Pak Gubernur Riau. Jadi, saat ini (DBH Sawit) masih dalam pembahasan dengan DPR," ujar Suahasil kepada merdeka.com, seusai rapat dengan Syamsuar di kediaman dinas Gubernur Riau, Senin (1/11) malam.

Suahasil menyampaikan, Kemenkeu sedang melakukan penghitungan terkait aspirasi dari daerah. Dia juga mengakui saat ini harga sawit sedang fluktuatif meski cenderung naik setahun belakangan ini.

"Harga CPO minyak sawit tinggi, tapi kita juga pernah lihat harga CPO rendah. Ya tentu kita lihat, karena kalau tinggi seakan-akan ini menarik untuk semua orang," jelas Suahasil.

Rencana DBH sawit memerlukan adanya regulasi khusus untuk bisa sama-sama mencicipi pajaknya. Karena itu, pada Selasa (2/11) Kemenkeu dan DPR RI akan rapat membahas DBH itu.

Suahasil tak ingin ada risiko keuangan, baik di pusat maupun daerah, setelah ada DBH sawit. Mereka perlu duduk bersama DPR untuk membahas regulasi dan kebijakan itu.

"Jangan sampai memberikan risiko-risiko keuangan, baik keuangan pusat dan daerah. Kita diskusi terus, kita dudukkan, datanya dibuka, historisnya bagaimana dan kita lihat naik turun harga seperti apa. Kalau harga seperti ini, kebijakan apa yang paling pas," ucapnya.

"Besok 2 November kita pembahasan RUUU HKPD (Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah) dengan DPR. Artinya ada pembahasan kelanjutan. Jadi bagaimana menciptakan suatu kebijakan yang meminimalkan risiko keuangan pusat dan daerah," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengaku telah berjuang terus menerus untuk mendapatkan DBH sawit. Sebab, selama ini dampak lingkungan akibat aktivitas kelapa sawit memerlukan perbaikan.

"Nanti kita akan memperbaiki jalan, jembatan dan juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat Riau dari DBH sawit ini," kata Syamsuar.

Syamsuar mengirim surat usulan RUU HKPD ke Komisi XI DPR pada 25 Agustus lalu. Usulan itu juga disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Syamsuar menyampaikan Riau jadi daerah penghasil sawit terbesar di tingkat nasional.

"Riau penghasil sawit terbesar, tentu saya sampaikan untuk dapat DBH. Kita dorong itu sebagai diplomasi, kita minta dorongan juga dari Komisi XI soal regulasi," kata Syamsuar.

Syamsuar mengaku dalam usulan terkait DBH tak ada pihak yang keberatan untuk merealisasikannya. Apalagi dana itu akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

"Dalam pembicaraan tadi tidak ada yang keberatan (soal DBH). Kalau dapat tentu ya untuk infrastruktur, jalan paling penting karena imbasnya menyangkut transportasi dan ekonomi," katanya.

Dalam usulan RUU HKPD Agustus lalu ke DPR, mantan Bupati Siak 2 periode itu minta jatah sekitar 12 persen. Namun angka itu tidak termasuk kabupaten/kota penghasil sawit.

"Soal DBH sawit kita usul 12 persen, tetapi ini untuk pemerintah provinsi saja, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota ada juga dapat, beda lagi," tandasnya.

Usulan DBH ini bukan hanya disampaikan Riau. Sejumlah daerah penghasil sawit sudah menyampaikannya sejak lama dengan argumentasi senada , salah satunya kerusakan infrastruktur daerah akibat industri itu. Namun, pemerintah pusat hingga saat ini belum mengabulkannya.