Wali Nanggroe Aceh Temui Mahfud MD, Soroti Dua Kasus Pelanggaran HAM Berat

Merdeka.com - Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, untuk tindaklanjut dari pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggaran HAM berat di Aceh.

Pertemuan itu berlangsung di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/1) kemarin. Wali Nanggroe Aceh mengapresiasi pengakuan adanya pelanggaran HAM berat yang disampaikan presiden beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pernyataan Jokowi itu merupakan komitmen untuk perubahan, dan menjamin peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat tak terulang kembali.

"Presiden berani dan tegas dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan daerah-daerah lain di Indonesia," kata Malik.

Dia berharap ada tindaklanjut secara menyeluruh dari negara terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. Bukan hanya yang disampaikan presiden saja, seperti peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis (1998), peristiwa Simpang KKA (1999), dan Jambo Keupok (2003).

"Tapi juga tragedi Teungku Bantaqiah di Nagan Raya dan jembatan Arakundo di Aceh Timur," ujarnya.

Selain soal pelanggaran HAM berat, Malik Mahmud juga meminta Pemerintah Pusat segera menyelesaikan secara menyeluruh implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).