Merdeka.com - Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, mengatakan pihaknya sangat menunggu pencairan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sebab, sejauh ini pihaknya tidak bisa memberikan bantuan yang berasal dari APBD kepada penerima manfaat yang namanya sudah didata sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Dia menegaskan, hal tersebut tidak berarti pemda tidak memiliki anggaran untuk menyalurkan bansos kepada warga yang sudah didata itu. Hanya saja, jika pemda mengintervensi dengan dana milik Pemda, pihaknya khawatir akan adanya persoalan hukum di kemudian hari. Hanya saja Airin tidak menjelaskan secara rinci apa konsekuensi hukum yang bakal diterima jika Pemda melakukan intervensi dengan uang sendiri.

"Kami memang sangat menunggu segera untuk disalurkan karena persoalannya bukan karena kami tidak punya uang, tidak mampu, tapi khawatir adalah manakala kita intervensi dengan dana APBD kita terhadap kepada jumlah warga yang kita usulkan datanya sudah sampai ke Kementerian apakah itu akan menjadi persoalan hukum di kemudian hari? Ini yang kami khawatirkan sebetulnya," kata Airin, dalam diskusi virtual 'Ngobrol Tempo', Kamis (30/4).

Atas dasar itulah, dia sangat mengharapkan agar bansos yang berasal dari Kemensos dapat segera disalurkan. "Jadi pada intinya kalau itu segera disalurkan. Uji coba saja dulu, kalau ada masalah kita bisa perbaiki dan pada intinya data itu pasti akan update terus karena nggak mungkin kan yang terdampak hari ini bisa jadi 2 orang tapi karena kelamaan bisa jadi 4 orang atau siapa tahu ada rejeki, bukan terkena dampak malah bisa jadi cuma 1 (orang)," terang dia.

"Kan fluktuatif. semua yang terkena dampak ini pasti akan berubah mungkin bisa lebih banyak lagi atau lebih sedikit tapi yang penting sekarang bagaimana akuntabilitas itu penting tepat sasaran terhadap penyaluran sembako," imbuhnya.

Pemda, lanjut Airin, tentu harus mencari cara agar mereka yang sedang menunggu bansos dari Kemensos itu tetap dapat dibantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena itu beberapa pemda melakukan sejumlah terobosan, misalnya bekerja sama dengan perusahaan untuk menggunakan dana CSR.

"Di kita asosiasi wali kota, teman-teman sudah menyampaikan akhirnya intervensi atau kerja sama dengan CSR atau apa. Itulah yang kita lakukan supaya Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan misalnya masyarakat tidak bisa makan dan lainnya," tandasnya.