Wali Kota Risma jadi saksi gugatan uji materi pengelolaan SMA/SMK

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 10.45 WIB. Risma dijadwalkan bersaksi terkait gugatan pengelolaan SMK/SMA oleh Pemprov Jawa Timur.

"Sebagai saksi ini sidang terkait pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah daerah terkait kepada pemerintah provinsi," kata Risma sebelum masuk ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (7/6).

Risma yang memakai batik hitam dan kerudung merah muda tak mau berkomentar banyak terkait persidangan yang akan digelar. Menurutnya, pendidikan merupakan institusi formal. Semua anak-anak berhak sekolah termasuk mereka yang miskin.

"Meskipun orang miskin itu berhak sekolah. Karena surabaya itu sekolah sudah gratis," ungkap Tri.

Menurutnya, dari sisi anggaran, Pemkot Surabaya memiliki anggaran untuk pendidikan senilai Rp 600 miliar. Sementara provinsi Pemprov Jawa Timur hanya Rp 400 miliar.

"Sekarang dilihat dari sisi anggaran saja Surabaya untuk SMA/SMK itu lebih dari Rp 600 miliar. Sekarang di provinsi Jawa Timur saja hanya Rp 400 miliar. Gimana mau dilimpahkan?" ungkap Risma.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya melakukan berbagai upaya demi mempertahankan wewenang pengelolaan SMA dan SMK yang akan diambil alih oleh provinsi.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui pihaknya telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian yang terkait dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta juga telah melobi presiden agar SMA/SMK Surabaya tetap di bawah kewenangannya.