Wali Kota dan Bupati Malang Kompak Minta Warganya Tak Ke Jakarta Hadiri Sidang MK
Merdeka.com - Masyarakat Malang diminta tidak berangkat ke Jakarta untuk menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Masyarakat tidak perlu berduyun-duyun atau memobilisasi diri yang justru bisa mengganggu proses jalannya persidangan.
"Saya mohon tidak usah ke Jakarta. Apalagi di sini di Universitas Brawijaya (UB) ada teleconference," kata Sutiaji, Walikota Malang usai gelar pasukan di Mapolres Malang Kota, Kamis (13/6).
Sutiaji menuturkan, sebagai negara hukum maka perselisihan PHPU harus ditempuh di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Semua pihak tentu harus mematuhi dan menjalaninya sesuai proses hukum.
"Kita pasrahkan pada yang berwenang. Kita, masyarakat menunggu, karena ketika masalah tidak diserahkan pada ahlinya maka hancurlah. Yang ahli, yang menentukan benar dan tidaknya kan MK, kita sabar, kita percayakan pada MK," jelasnya.
Imbauan serupa juga disampaikan Plt Bupati Malang, HM Sanusi yang meminta masyarakat tidak perlu ke Jakarta terkait persidangan sengketa Pilpres 2019. Persoalan hasil Pemilu menjadi ranah MK yang sekarang ini sedang ditangani.
"Tetap menjaga kondusifitas Kabupaten Malang dan kita percayakan kepada pihak berwenang (MK) untuk memutus sengketa itu," ucap Sanusi, Rabu (12/06).
Proses Pemilu di Kabupaten Malang telah berjalan dengan baik yang menunjukkan kedewasaan berpolitik masyarakatnya. Perbedaan pilihan dalam berpolitik menjadi sesuatu yang sudah biasa.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaSengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaJadi Saksi di Sidang MK, Muhadjir Ungkap Alasan Kemenko-PMK Ikutan Bagi-Bagi Bansos
Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaWarga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI
Baca SelengkapnyaDi Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng
Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaSering Hilang Fokus saat Bekerja, Begini Cara Mengatasinya
Jika kalian salah satu orang yang sulit fokus dalam bekerja. Ini dia tips ampuhnya.
Baca SelengkapnyaDidukung Surya Paloh jika Ingin Maju Pilkada DKI, Ini Jawaban Anies
Anies Baswedan masih menunggu hasil atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditanya peluang maju Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaNamanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos
Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya