Wali Kota Bekasi Klarifikasi, Tak Pakai Nama Ormas Soal Pengelolaan Parkir

Merdeka.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, semua orang bebas mengelola parkir di depan minimarket di wilayahnya. Ini menyusul lahan parkir di toko modern tersebut ditetapkan sebagai lokasi potensi pajak parkir oleh pemerintah.

"Ada proses pemberdayaan yang harus dikerjasamakan dengan teman-teman dalam kerangka untuk membangun di Kota Bekasi," kata Rahmat di Plasa Pemkot Bekasi, Selasa (5/11).

Rahmat enggan disebut pemberdayaan dengan menggandeng organisasi masyarakat. "Tidak keluar label A atau label B-nya, yang keluar normatif aturannya. Pakai merek-merek ormas enggak bisa," kata dia.

Menurut dia, selama mereka yang mengajukan memiliki badan hukum dan ketentuan yang berlaku, maka bisa menjadi pengelola parkir di depan minimarket.

"Ente sebagai wartawan, tidak bisa mengelola sebagai wartawan, tetapi ente punya izin-izin tadi, boleh," kata Rahmat menganalogikannya.

Pada Senin kemarin, Rahmat Effendi mengatakan, pengelolaan lahan parkir diberikan kepada organisasi masyarakat merupakan suatu pemberdayaan.

"Memang betul ada pemberdayaan untuk peningkatan (pendapatan), pada teman-teman ormas, yang selama ini belum mendapatkan kesempatan dari proses pembangunan," kata Rahmat Effendi kepada wartawan di Plasa Pemkot Bekasi, Senin (4/11).

Tetapi, kata dia, dari pemberdayaan itu tentunya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada di pemerintah daerah. Hal ini menyambung pernyataan Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda bahwa minimarket di wilayahnya sekarang menjadi wajib pajak perihal tempat parkirnya.

"Kami ingin meluruskan persoalan di medsos yang menyatakan bahwa sekarang ini Kota Bekasi tidak aman, tidak nyaman, bahkan ada anekdot, Kota Bekasi seperti kota preman, saya luruskan," ujar Rahmat.