WALHI Minta Pemerintah Susun Kebijakan yang Fokus pada Pemulihan Lingkungan

Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar aksi perlawanan iklim di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat(5/11). Aksi tersebut dilakukan seiring dengan sikap Presiden Joko Widodo(Jokowi) saat perhelatan CPO26 yaitu mendorong adanya skema perdagangan karbon dan offset emisi.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi menjelaskan skema perdagangan karbon dan offset emisi merupakan skema keliru. Sebab, menurut dia, tidak efektif mengurangi emisi secara drastis dan cepat. Kemudian, tidak menjadikan rakyat sebagai subyek, akan memperluas konflik, perampasan tanah dan memperuncing ketidakadilan.

"Perdagangan karbon dan offset emisi tidak lebih dari sekedar perampasan ruang hidup rakyat dengan kedok hijau serta menjadi skema greenwashing bagi korporasi perusak lingkungan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat(5/11).

Zenzi menila pemerintah keliru yaitu memberikan ruang bagi negara utara dan korporasi untuk mengelak dari tanggung jawab penurunan emisi di negara mereka sendiri. Dengan cara menghentikan penggunaan energi fosil dan moda produksi dan komsumsi yang tinggi emisi karbon.

Dia juga menjelaskan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis nomor tiga terluas di dunia seharusnya mengambil kepemimpinan perundingan iklim. Selain sebagai bangsa yang akan paling menderita oleh perubahan iklim, jalan keluar krisis iklim ada di Nusantara.

"Presiden selalu menjanjikan kemajuan bagi bangsa ini, tapi dalam perundingan-perundingan Internasional cenderung mengekor," bebernya.

Dia mengatakan meskipun Indonesia dituntut untuk menghentikan penggunaan energi kotor batubara. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri ESDM turut berkomitmen dan menyetujui poin-poin kesepakatan yang tertuang Global Coal to Clean Power Transition Statement. Tetapi, Walhi menyayangkanIndonesia tidak mau berkomitmen untuk menghentikan izin pembangunan PLTU baru.

Dia menilai hal tersebut kontradiktif dengan rencana pemerintah untuk mempensiunkan dini 5,5 GW PLTU batubara dalam 8 tahun kedepan. Tetapi masih akan terus membangun 13,8 GW PLTU batubara sampai 2030 sebagaimana tertuang dalam dokumen RUPTL PLN.

"Pembangunan PLTU batubara baru harus dihentikan, seiring dengan mempensiunkan dini PLTU yang ada. Untuk apa negara ini terus membangun energi kotor, jika suatu saat nanti tidak ada lagi tempat yang layak huni akibat bencana iklim," ujarnya.

Walhi mendesak agar pemerintah menyusun ulang kebijakan dan mengambil fokus pada pemulihan lingkungan dan hak rakyat. Jalan terbaik dari aksi penyelamatan iklim yaitu dengan cara mengakui, menghormati dan melindungi hak, nilai dan praktik-praktik yang dilakukan oleh rakyat dalam menjaga hutannya.

"Negara harus berani memaksa korporasi untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan kontribusinya terhadap krisis iklim disertai memulihkan kerusakan yang telah mereka lakukan. Negara juga harus berani mengoreksi dan mengubah kebijakan yang meletakan investasi sebagai tujuan utama di atas keselamatan rakyat dan lingkungan hidup," pungkasnya.