Merdeka.com - Pemerintah Australia dan Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki Moon memprotes Indonesia yang akan mengeksekusi mati sejumlah terpidana kasus narkoba. Termasuk dua warga negara Australia yang dikenal dengan nama 'Bali Nine'.

Pihak Kejaksaan Agung menegaskan eksekusi mati akan tetap dilaksanakan. Mereka tak peduli walau Sekjen PBB yang protes.

"Jadi sepanjang hukuman mati itu masih menjadi hukuman positif, menjadi hukum positif yang masih berlaku di suatu negara, putusan pengadilan yang menyangkut hukuman itu tetap harus dijalankan saya kira begitu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Tony T Spontana di kantornya, Senin (16/2).

Menurut Tony, masalah hukuman mati memang akan menimbulkan pro dan kontra soal HAM. Namun Indonesia tetap akan melakukan hukuman mati pada terpidana narkoba.

"Itu juga yang masih menjadi pro dan kontra ya. Sampai akhir hayat itu akan menjadi pro dan kontra karena perspektifnya tentu cara memandangnya akan berbeda. Putusan pengadilan, yang seharusnya dilaksanakan itu pada prinsipnya tidak boleh diganggu gugat," kata Tony.

Menurut pihak Kejagung, tak perlu terlalu sibuk mengurusi masalah protes dari PBB. Termasuk soal Sikap Ban Ki Moon yang cenderung pilih-pilih saat membela terpidana hukuman mati.

"Saat ini tahap persiapan, akan tetap dilakukan dan itu sekaligus sebagai jawaban," tegas Tony.