Wakil Ketua DPRD Jateng ajukan praperadilan

Merdeka.com - Kuasa hukum tersangka kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp 1,3 miliar mengancam akan mempraperadilankan Kejaksaan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang terkait penetapan tersangka dan penahanan klienya Wakil Ketua DPRD Jateng Riza Kurniawan.

Arif SH selaku kuasa hukum Riza yang merupakan politisi PAN menilai penetapan tersangka dan penahanan kliennya tanpa disertai alat bukti dan hanya berdasarkan pengakuan saksi-saksi adalah tidak sah dan melawan hukum.

"Pada saat pemeriksaan kita pertanyakan apa buktinya. Yang disampaikan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan itu sangat prematur dan sangat sangat sumir menurut kami," ujar Arif.

"Sesuai pasal 183 KUHP, jangankan penentuan tersangka,  penentuan tersangka seorang hakim harus ada alat bukti minimal dua. Maka dari itu kita akan mempraperadilankan dan akan kami sampaikan ke Aswad, Jamwas, Kejagung dan Komisi III. Sebab seseorang ditahan harus tanpa tendensi politik pihak siapapun," ucap Arif.

Menangggapi ancaman dan rencana praperadilan itu, Kepala Kejaksaan Negeri(Kajari) Mungkid, Kabupaten Magelang Martini SH menyatakan siapapun orangnya selaku warga negara berhak dan sama posisinya di mata hukum. Sehingga rencana pengajuan gugatan itu adalah hak mereka selaku warga negara yang bermasalah di mata hukum.

"Ya monggo, monggo silahkan itu hak mereka," tegas Martini.

Sebelumnya, setelah diperiksa selama delapan jam lebih oleh penyidik Kejari Mungkid, Kabupaten Magelang Riza Kurniawan sekitar pukul 17.30 WIB langsung ditahan di Lapas Kelasa II Kota Magelang.

Penahanan Riza Kurniawan dilakukan karena sudah cukup bukti bahwa dirinya sebagai otak penyelewengan bansos provinsi yang disalurkan di Kabupaten Magelang tahun 2008 lalu. Dari delapan titik penerima bantuan masing-masing sebesar Rp 100 juta, Riza disangka melakukan penyunatan anggaran hingga 70 persen. (mdk/hhw)