Wakil Ketua DPD Sebut Wilayah Papua Bisa Dimekarkan Jadi 7 Provinsi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPD Nono Sampono setuju rencana pemekaran di wilayah Papua. Menurutnya, ada dua wilayah yang memungkinkan dimekarkan yaitu di Selatan dan Pegunungan, sehingga diharapkan pengelolaan daerah semakin baik.

"Papua idealnya ada tujuh provinsi melihat cluster berdasarkan budaya dan adat istiadat, namun saya pikir dengan kondisi saat ini dua wilayah dulu (dimekarkan) yaitu di Selatan dan Pegunungan," kata Nono di Surabaya, Minggu (22/12) malam. Dikutip dari Antara.

Nono mengatakan, wilayah Papua dengan empat provinsi diharapkan bisa mengatur wilayahnya sehingga besaran wilayah dengan besaran persoalan bisa dikelola dengan baik.

Menurut dia, setelah ada empat provinsi di Papua, akan dievaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah karena ada daerah lain yang juga memerlukan pemekaran yaitu Kalimantan.

"Kalau Kalimantan karena daerah perbatasan, setelah Kalimantan Utara, ada Kapuas Raya yang dimekarkan dari Kalimantan Barat," ujarnya.

Menurut dia, rencana pemekaran tersebut akan dibahas bersama Dewan Otonomi Daerah terkait masih ada kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

Selain itu menurut dia, DPD RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut.

Menurut dia, persoalan di Papua sudah direspons pemerintah melalui tindakan pengamanan dan hukum namun itu tidak cukup karena ada permasalahan multi-dimensi yang perlu penanganan komprehensif.

"Urusan di Papua tidak hanya pengamanan dan hukum namun ada masalah sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan yang perlu penanganan agar tuntas," ujarnya.