Wakapolri: Uang dari perusahaan renggut kemandirian polisi

Merdeka.com - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Nanan Sukarna, menyindir para polisi kerap dapat uang dari berbagai perusahaan tambang atau perkebunan. Menurut dia, insentif itu merenggut kemandirian polisi sebagai penegak hukum.

"Polisi dapat insentif dari perusahaan itu salah. Kita berbicara agak vulgarlah. Apalagi kalau terima duit kita jadi tidak berani ambil keputusan, padahal Undang-undang sudah bagus," ujar Nanan Sukarna dalam sambutannya sebagai pembicara utama di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (18/9).

Nanan mengatakan seharusnya kepentingan masyarakat didahulukan. Menurut dia jangan karena perusahaan itu legal dan membayar pajak pada negara membuat polisi mati-matian membela perusahaan dan malah menangkapi warga.

"Polisi tidak bisa menangkap perusahaan yang legal, padahal negara dan masyarakat rugi. Itu menurut saya. Itu karena bayar fee (pajak) untuk negara. Kita sering, karena legalitas, masyarakat ditangkapi," ujar mantan Kapolda Sumatera Utara ini.

Nanan menawarkan solusi agar negara mengubah sistem itu. Yaitu dengan mendahulukan kesejahteraan masyarakat dibandingkan negara. Jika hal itu dilakukan niscaya kesejahteraan semua pihak bisa didapatkan.

"Mari pola pikir diubah pengusaha juga sejahtera kalau masyarakat sejahtera. Pasti jadi masalah kalau terbalik. Usulan kita pada pemerintah bisa tidak mengubah itu," lanjut Nanan. (mdk/dan)