Wagub Jabar Sarankan Poligami untuk Cegah HIV, DPR Minta Uu Tak Bicara Kontroversial
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum soal poligami menjadi solusi mencegah HIV AIDS kurang tepat. Sebab, hal itu tidak mungkin menjadi jalan keluar secara umum.
"Tetapi sebagian besar daripada rakyat kita kan mungkin berpandangan lain bahwa justru seharusnya soal kepercayaan terhadap agama itu diperkuat, sehingga kemudian ya solusinya yang dilarang agama kan tidak boleh dilakukan," kata Dasco, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, selasa (30/8).
Sehingga, kata Ketua Harian DPP Gerindra itu, tidak perlu lagi ada mengusulkan solusi poligami untuk mencegah HIV/AIDS.
"Di suasana saat ini, jangan menimbulkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, yang kemudian membuat dinamika di masyarakat," tegas Dasco.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum memberikan solusi untuk menekan peningkatan kasus HIV/AIDS yang saat ini tengah hangat dibahas, khususnya di Kota Bandung. Solusi yang disebutnya adalah pernikahan dan poligami.
Dia menjelaskan bahwa langkah pernikahan anak-anak muda menjadi solusi dibanding terkena penyakit HIV/AIDS. "Dan berpoligami bagi yang sudah menikah," jelas Uu kepada wartawan, Selasa (30/8).
Uu mengungkapkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan salah satu dari tujuan pernikahan itu adalah untuk menjauhkan dari zina. Perzinahan menurutnya terbukti membawa banyak mudharat, di antaranya adalah penyakit kelamin hingga terkena HIV/AIDS.
"Sekarang kan sedang viral di Bandung ternyata ibu-ibu banyak yang kena HIV/ AIDS. Kedua, anak-anak muda banyak juga yang kena," ungkap Uu.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono kumpul bareng koalisi pendukung Prabowo-Gibran saat halalbihalal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaUntuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaHasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca Selengkapnya