Wagub DKI soal Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat: Kita Dukung
Merdeka.com - Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan PPKM Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli. Menanggapi kebijakan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI siap melaksanakan arahan pemerintah pusat.
"Ya kita ikuti saja apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Diperpanjang sampai akhir bulan atau sampai kapan, kita ikuti sebaik mungkin dan bertanggung jawab," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/7) malam.
Riza memastikan DKI akan mendukung keputusan pemerintah pusat dan Satgas terkait pengendalian penyebaran Covid-19. "Begitu diperpanjang kita laksanakan, kita dukung berbagai kebijakan satgas pusat Covid-19," ucapnya.
Sementara itu, terkait penyaluran Bansos untuk warga Ibu Kota, Riza juga menyampaikan pihaknya menunggu keputusan pusat. "Bansos kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat ya. DKI siap ya," tandasnya.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. "Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli," katanya.
Sumber: Liputan6.com.Reporter: Delvira Hutabarat.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya