Utusan Jokowi sebut petahana rawan salahgunakan wewenang di Pilkada
Merdeka.com - Djohermansyah Djohan sebagai utusan Presiden Jokowi, menyebut para calon petahana rawan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam Pilkada. Untuk itu, putusan cuti di masa kampanye merupakan langkah tepat.
Itu diungkapkan Djohermansyah dalam sidang uji materi terhadap ketentuan cuti bagi petahana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (6/10).
"Cuti saat masa kampanye diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang luar biasa oleh petahana," kata Djohermansyah.
Sebagai praktisi, Djohermansyah mengaku resah terhadap gugatan dilayangkan Basuki T Purnama alias Ahok. Terutama tentang cuti bagi calon petahana. "Selama hampir 40 tahun baik sebagai praktisi maupun akademisi agak tersentak dengan Perkara Nomor 60/PPU-XIV/2016 ini," tegasnya.
Data dimilikinya, sebanyak 366 dari 542 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus hukum. "Dengan sedih saya sampaikan sejak 2015-2016 sebanyak 366 pemimpin pemerintah daerah dari 542 daerah otonom terjerembab kasus hukum, khususnya dilakukan oleh petahana, baik yang maju atau pun tidak dalam Pilkada," ungkapnya.
Adapun pelanggaran hukum dilakukan para calon petahana di antaranya, bantuan sosial, penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyalahgunaan perizinan, hingga politisasi pegawai negeri sipil. "Ini perilaku buruk petahana fakta yang meresahkan pemerintah," tandasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PAN ini mengajak para petani yang hadir untuk ikut mensosialisasikan program kerja Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaTerkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca Selengkapnya