Utus Mensesneg temui demonstran, Jokowi kabulkan tuntutan APDESI

Merdeka.com - Dalam demontrasi yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Se-Indonesia (APDESI) di depan Istana Negara, 10 orang perwakilan dari massa aksi akhirnya diterima masuk untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah sekitar 1 jam menemui presiden yang ditemani Menteri sekretaris Negara, Pratikno, akhirnya sepuluh perwakilan itu pun keluar dari Istana Negara, dan kembali menemui kawan-kawan seperjuangannya yang menunggu dan berpanas-panasan di luar.

"Kawan-kawan, demi Allah, saya menjadi saksi bahwa Pak Presiden akan mengabulkan semua tuntutan kita," kata seorang perwakilan massa aksi bernama Sudirman, melalui pengeras suara di atas mobil pikap yang mereka bawa ke depan Istana Negara, Rabu (27/5).

Salah satu tuntutan demonstran adalah penghapusan PP 43 tentang Desa, yang membuat gaji mereka tak dibayar sejak Januari lalu. Massa juga menyerukan agar 'bengkok' (tanah adat) yang merupakan warisan budaya turun temurun untuk membayar kinerja para pejabat di desa, agar dikembalikan lagi kepada perangkat desa untuk dikelola.

Mensesneg Pratikno bersama 10 orang perwakilan yang sebelumnya ditemui presiden, ikut keluar dari Istana guna menemui massa. Pratikno diarak sampai menaiki mobil pikap, untuk menyampaikan hasil kesepakatan antara perwakilan massa dan Presiden Jokowi.

"Revisi PP itu akan diselesaikan Juni ini, sekaligus dengan hak asal usul desa. Jadi semuanya sudah disaksikan oleh Presiden Jokowi tadi, dan beliau sendiri yang langsung mendengar dari kawan-kawan perwakilan ini," ujar Pratikno di depan Istana Negara.

Pratikno mengaku diminta langsung oleh Presiden Jokowi, untuk menemui massa guna membantu penyampaian masalah ini. Dia juga diminta memastikan kepada massa bahwa pihak Istana telah mendengarkan dan akan segera mengabulkan semua tuntutan mereka.

"Pak Presiden sudah mengontak Menteri urusan Desa, Pak Marwan Jafar, tapi beliau sedang sakit. Makanya presiden mengontak saya untuk menyampaikan hal ini," ujar Pratikno.

"Tapi karena ini bukan tugas saya, maka saya hanya mengawal saja, karena ini urusan menteri terkait. Maka tuntutan ini akan segera kita tindak lanjuti," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang peserta aksi bernama Sudjito, asal Rembang, mengatakan jika PP 43 tentang Desa itu, membuat 'bengkok' (tanah adat) yang biasa dikelola dan hasilnya untuk menggaji mereka, sama sekali tak berfungsi saat ini.

"Katanya mau diganti dengan gaji uang untuk perangkat desa, tapi sampai sekarang malah nggak turun-turun dananya dari Januari kemarin," ujar Sudjito yang ditemui di tengah kerumunan aksi.

"Karena, pelaksanaan PP 43 pasal 100 itu belum terealisasi, sementara APBD yang ada dana taktisnya untuk menggaji kita sementara, nggak bisa cair karena terhalang PP 43 tersebut," katanya menambahkan.