Usai OTT, KPK periksa intensif Dirjen Hubla
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memeriksa intensif pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) usai Operasi Tangkap Tangan (OTT). Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status.
"Sedang dilakukan pemeriksaan intensif. Sesuai KUHAP ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status," katanya melalui pesan singkat, Kamis (24/8).
Dia tidak menampik ada seorang penyelenggara negara yang juga ikut ditangkap dalam OTT semalam. Kemudian, pihaknya juga sudah mengamankan sejumlah uang yang tediri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Tidak hanya itu, satu ruangan yang berada di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat turut disegel.
"Tim juga sudah menyegel sebuah ruangan di Kemenhub," jelas Basaria.
Namun Basaria belum mau memberikan lebih rinci OTT tersebut terkait proyek tol laut. "Untuk lebih lengkapnya ditunggu konpers saja ya," tutupnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan seorang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kabarnya, yang ditangkap seorang Dirjen.
"Sepertinya Dirjen Hubla (Perhubungan Laut) yang diangkut," kata sumber merdeka.com di KPK, Kamis (24/8).
Sumber itu menambahkan, diduga Dirjen itu diciduk terkait proyek tol laut. "Inisialnya TB," singkatnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga Tegaskan Komitmen Golkar Lanjutkan Program Jokowi, Termasuk Proyek Tanggul Raksasa
Partai Golkar menegaskan komitmennya melanjutkan kinerja dan program pemerintah Joko Widodo, termasuk merealisasikan proyek Tanggul Laut Raksasa di Pantura.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta
Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.
Baca SelengkapnyaKapal Pembawa Kotak Suara Pemilu di Mentawai Kecelakaan Dihantam Ombak, KPU Tidak akan Gelar Pemilihan Suara Ulang
Kejadian itu pada saat pergeseran logistik pemilu dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saliguma menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siberut Tengah
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaSempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar
Saat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.
Baca Selengkapnya