Usai lawatan dari Singapura, Jokowi dijadwalkan bertemu PM Turki

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo melakukan lawatan ke Singapura selama dua hari, Selasa (28/7) hari ini dan Rabu (29/7) besok. Usai dari Singapura, Jokowi akan langsung terbang ke Semarang, Jawa Tengah untuk melakukan kunjungan kerja acara Polri.

Setelah dari Singapura dan Semarang, Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu. Tetapi belum diketahui secara pasti hari dan tanggal berapa keduanya bertemu di Istana Merdeka.

"Setelah dari sana ada tamu dari PM Turki. Ini menunjukkan tentang perhatian dunia pada Indonesia karena Indonesia dinilai sangat strategis dan ini juga kita manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan hubungan bilateral yang baik dengan Eropa, Turki dan negara ASEAN mendukung program pembangunan strategis kita," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jakarta, Selasa (28/7).

Pratikno menambahkan, dalam pertemuan dengan PM Turki nantinya, Presiden Jokowi akan menyinggung persoalan ekonomi hingga investasi. Pemerintah Indonesia ingin agar para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia tidak hanya memperbesar investasinya, tetapi juga memperluas.

"Ada banyak hal yang akan didiskusikan nanti lebih detail Menlu yang paham hal tersebut tapi isu krusial yang terkait isu ekonomi, investasi, dan lain-lain karena kita ingin juga pemerintah dan investor bukan hanya memperbesar tapi memperluas dan membuat variasi investasi," jelas Pratikno.

Sebelumnya Presiden Jokowi menerima kunjungan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Istana. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain permintaan bagi pembebasan visa kunjungan wisata bagi warga negara Indonesia. Kemudian permintaan agar dilakukan kerja sama pembebasan visa bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik.

Selanjutnya kedua negara berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi, terutama harapan Indonesia terhadap diversifikasi, investasi Inggris dari minyak dan gas ke bidang infrastruktur. Disepakati juga kerjasama di bidang maritim dan pemberantasan terorisme.