Upah minimum di Bekasi ditetapkan Rp 3,2 juta, buruh walk out

Merdeka.com - Upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 3,2 juta lebih. Nilai itu naik sebesar 11,5 persen dari upah minimum tahun ini senilai Rp 2,9 juta lebih. Dewan pengupahan menetapkannya berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015.

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Effendi mengatakan, penetapan tersebut berdasarkan voting dari para pesertanya. Yaitu perwakilan buruh dan asosiasi pengusaha setempat. Dalam pengambilan keputusan, perwakilan buruh memilih walk out.

"Walk out adalah hak mereka, kami menghormatinya," kata Effendi di Cikarang, Kamis (19/11).

Menurut dia, dalam keputusan itu ditetapkan upah sektoral yaitu Sektor 1 sebesar Rp 3.263.605, Sektor 2 sebesar Rp 3.484.375 dan Sektor 3 sebesar Rp 3.643.820 sedangkan untuk pegawai rumah sakit sebesar Rp 2.754.050. Dengan demikian UMK ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2016 mendatang.

"Kami akan serahkan ke Bupati, untuk direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat," katanya.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kabupaten Bekasi, Agus Setiawan mengatakan, penetapan upah berdasarkan peraturan pemerintah cukup adil. Meski begitu, kenaikan sebesar 11,5 persen dianggap masih terlalu tinggi.

Namun, dia tak dapat menolaknya karena memang nilai inflasi di wilayah setempat mencapai 6,5 persen. Dalam peraturan pemerintah, kata dia, inflasi bagian dari formula penetapan upah minimum. Bagi perusahaan yang tak sanggup, disarankan untuk menangguhkannya.

"Upah yang ditetapkan masih di atas nilai kebutuhan hidup layak, yaitu sebesar Rp 2,7 juta," katanya.

Sementara itu, perwakilan dari buruh, Saiful Anwar tak sepakat dengan nilai yang ditetapkan. Menurut dia, buruh menginginkan kenaikan upah hingga 18 persen.

Karena itu, buruh mendesak pemerintah membatalkan PP nomor 78 tahun 2015. Langkah yang dilakukan ialah melakukan long marc dari Bekasi ke Jakarta sejak sore tadi, sebagai pemanasan mogok nasional pada akhir bulan ini. (mdk/bal)