Universitas Nusantara PGRI dinonaktifkan, ribuan mahasiswa resah
Merdeka.com - Ribuan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kota Kediri, Jawa Timur tengah resah. Hal ini disebabkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) telah menonaktifkan status lembaga perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP) PT-PGRI itu sejak 10 April 2015 kemarin.
Penonaktifan UNP Kediri sebagaimana dilansir dalam website resmi DIKTI yakni, www.dikti.go.id. Sedangkan penyebab lahirnya keputusan tersebut karena rasio perbandingan antara dosen tetap dengan jumlah mahasiswa tidak sebanding.
Seperti diketahui sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 49 Tahun 2014 disebutkan jika rasio ideal dosen mahasiswa jurusan eksak adalah 1:30, dan jurusan sosial dosen mahasiswa adalah 1:45.
Sementara berdasarkan data di website resmi DIKTI, rasio perbandingan antara dosen mahasiswa UNP Kediri satu dosen bisa berbanding hingga 100 mahasiswa. Bahkan, pada pada program jurusan (prodi) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD satu dosen berbanding dengan 374 mahasiswa.
"Kalau kemudian universitas dinonaktifkan oleh DIKTI, bagaimana dengan ijazah kami nantinya. Tentunya, pasti kecewa dengan kabar ini," ujar Dee, salah seorang mahasiswa pada Selasa (28/4).
Dee dan mahasiswa lain mengaku belum memiliki langkah-langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, mereka hanya bisa berharap pihak kampus maupun yayasan yang menaunginya segera menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga, status UNP bisa segera diaktifkan kembali, dan mahasiswa kuliah dengan tenang.
Terpisah Ketua Yayasan PPLP PT-PGRI, Sugiono, ketika ditemui sejumlah wartawan di rumahnya mengakui keputusan penonaktifan lembaga PT UNP Kediri oleh DIKTI sejak 10 April 2015 lalu.
Namun demikian, menurutnya, keputusan itu terjadi hanya karena kesalahan dalam proses imigrasi data sistem lama ke sistem baru. Di mana, banyak mahasiswa yang sudah lulus masih tercatat dalam data tersebut. Akibatnya jumlah mahasiswa membludak dibanding dosen yang ada
"Di situ tercatat jumlah mahasiswa mencapai 25.000 orang dan dosennya hanya 250 sehingga rasionya 1 dibanding 100 orang. Sehingga itu menyalahi ketentuan DIKTI. Setelah kami telusuri, itu disebabkan imigrasi data sistem lama ke sistem baru, banyak data seharusnya dikeluarkan masih tercatat. Mahasiswa sudah lulus dan diwisuda itu tercatat," kata Prof Sugiono.
Masih kata Sugiono, jumlah riil mahasiswa UNP Kediri sendiri kini hanya 12 ribu orang. Sedangkan jumlah dosen sebanyak 300 orang. Sehingga rasio antara dosen dan mahasiswa 1:40. Pihak yayasan berniat menambah lagi jumlah dosen hingga 100 orang.
"Mengenai persoalan ini sedang dibersihkan oleh tim yang ditunjuk oleh yayasan. Di pihak yayasan berusaha untuk menambah dosen, sedangkan pihak lembaga berusaha untuk membersihkan data itu dan mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa. Setiap periodik kita akan melaporkan ke kopertis. Kami menjanjikan status itu dibuka kembali dalam waktu satu minggu ke depan," Sugiono.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahasiswa mengaku tak puas dengan putusan tersebut, yang hanya menonaktifkan ETH. Mereka menginginkan ETH dipecat tak hormat.
Baca SelengkapnyaPelecehan yang dilakukan terlapor ETH telah membuat korban RZ mengalami trauma.
Baca SelengkapnyaKorban dugaan pelecehan seksual ini disebut mencapai delapan orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
ETH meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis, 29 Februari
Baca SelengkapnyaMahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca SelengkapnyaKendati mendapat intervensi, para mahasiswa tetap berjuang mengungkap kebenaran demi nama baik kampus.
Baca SelengkapnyaPolisi telah memeriksa delapan orang saksiuntuk mengusut laporan dugaan pelecehan seksual.
Baca SelengkapnyaAde Ary menambahkan alasan penundaan karena di hari yang sama sudah terjadwal ada agenda atau kegiatan yang lain di kampus.
Baca Selengkapnyanies Baswedan mengaku senang berbagai kampus turut menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi.
Baca Selengkapnya