UKP-PIP, ekspektasi tinggi kewenangan terbatas

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala dan sembilan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kepala UKP-PIP Yudi Latief mengatakan masyarakat diminta tak terlalu berekspektasi tinggi terhadap Unit Kerja yang pembentukannya diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Upacara Hari Lahir Pancasila tersebut.

Yudi mengatakan, kewenangan UKP-PIP terbatas karena lebih pada berfungsi melakukan koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila.

"Jangan over ekspektasi karena Unit ini tidak terlalu luas kewenangannya. Sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar," kata Yudi ditemui usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut Yudi, jalan terbaik dalam memberikan pembinaan Pancasila yaitu dengan memberdayakan komunitas, relawan dan elemen masyarakat lainnya. Sebab, ke depannya diharapkan institusi negara hanya berperan sebagai fasilitator.

"Ke depan institusi negara ini hanya fasilitator saja tapi sebenarnya yang bergerak itu simpul-simpul, relawan dari berbagai komunitas, saya kira gembala-gembala komunitas, rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, tua-tua adat itu akan kita jaring," ujarnya.

Sementara, Yudi mengatakan UKP-PIP nantinya akan membantu Kementerian Pendidikan dalam merancang pelajaran Pancasila sehingga menarik mungkin untuk dipelajari di bangku sekolah dan kuliah. Kewenangan menjadikan Pancasila sebagai pelajaran eksplisit berada di tangan Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

"Kita hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat ini," ujarnya.

Pelantikan Kepala dan Dewan Pengarah UKP-PIP ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31/M/2017 tentang pengangkatan pengarah dan ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Yudi Latief didapuk menjadi Kepala.

Sementara Dewan Pengarah diisi oleh Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif.

Kemudian, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Umum Ketua Umum Pengurus Harian Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia Sudhamek. (mdk/bal)