Ucapan blunder Menko Polhukam ini bikin geger Tanah Air

Merdeka.com - Peribahasa lidah lebih tajam dari pisau nampaknya benar adanya. Dengan ucapan yang salah, bisa menimbulkan sakit hati atau kegemparan.

Pribahasa tersebut nampaknya cocok untuk Menko Polhukam Tedjo Edhy Pradijatno. Dalam catatan merdeka.com, sudah beberapa Tedjo mengeluarkan pernyataan yang membuah heboh.

Entah disengaja atau tidak Tedjo dalam mengucapkan perkataan itu. Yang jelas, baik kalangan profesional hingga masyarakat menjadi geger.

Akibat blundernya ucapan Tedjo, Presiden Joko Widodo ikut terkena imbasnya. Masyarakat menilai Jokowi tak cermat dalam memilih menteri.

Berikut ucapan blunder Menteri Tedjo yang bikin heboh Tanah Air:

Bilang pendukung KPK rakyat tak jelas

Teranyar, Menko Tedjo mengatakan pendukung KPK adalah rakyat tak jelas. Menurutnya, KPK lebih baik minta dukungan ke konstitusi."Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu. Konstitusi yang mendukung," kata Tedjo di kompleks Istana kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/1).Ucapan Tedjo pun menuai banyak kritik dan cibiran. Bahkan media sosial mengganti kata 'tak jelas' dengan 'tedjo'.Namun, Tedjo mengklarifikasi ucapan soal rakyat tak jelas. Berikut pembelaan dari Menteri Tedjo kepada merdeka.com, Minggu (25/1) melalui pesan singkat terkait pernyataan bahwa pendukung KPK adalah rakyat tidak jelas:"Ini saya beri tau yang benar. Di Istana Bogor Presiden sebagai Kepala Negara sudah memberi arahan kepada Wakapolri & Ketua KPK agar menjernihkan suasana, jangan ada gesekan Polri & KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK & Polri. Kedua Pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatas namakan rakyat... rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri...," jelas Menteri Tedjo."Kita perlu menjaga jangan sampai para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dlm melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku. Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada. Presiden punya komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi. Lembaga penegak hukum KPK, Polri & Jaksa harus bersinergi, buka ruang komunikasi & saling menghormati. Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen "Save KPK, Save Polri, Save NKRI". Hadir dampingi Presiden: Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Ketua KPK, Wakapolri," lanjutnya."Pemerintah menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional. Ini adalah negara hukum, bukan negara opini. Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum. Didalam Negara Demokrasi tidak ada satu Lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum. Saya mengharapkan semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tutup Menteri Tedjo.

Kasus HAM jangan diungkit lagi

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengaku belum ada pembahasan terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dulu dengan Presiden Jokowi. Menurut Tedjo, pemerintah saat ini lebih memilih menyelesaikan melalui rekonsiliasi keluarga korban dibandingkan diproses hukum."Kita kan sudah ada namanya rekonsiliasi itu ya. Itu akan kita teruskan lah. Mosok ini kita mau mundur lagi mundur lagi mundur lagi. Kan sudah, yang lalu sudah ada yang diadili dan dinyatakan tidak bersalah. Yang sudah dihukum ada aturan dia sudah waktunya bebas dsb. Sudah. Kita lakukan aja," beber Tedjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12).Tedjo mengatakan, kasus pelanggaran HAM adalah masa lalu, tidak baik menariknya di masa kini. Jika demikian, Tedjo menilai proses hukum justru mundur ke belakang."Kalau mencari masa lalu kenapa nggak mencari zamannya itu Westerling yang berapa puluh ribu warga kita abis itu di mana. Tidak akan pernah selesai kalau kita melihat ke belakang," ujarnya.Menurut Tedjo, pelaku pelanggaran HAM sudah ada yang dihukum oleh pengadilan. Hal itu dirasa cukup tidak perlu diungkit lagi."Artinya masa lalu kita lihat, yang sudah bersalah kan sudah, sudah dihukum sudah selesai. Jangan diungkit-ungkit lagi masalah itu. Mari kita bersama membangun bangsa," ujar Tedjo."Kalau hanya mencari kesalahan-kesalahan kapan mau majunya. Kaya poco-poco toh kalau gitu. Maju mundur maju mundur. Nggak maju-maju, nggak membangun," ujarnya lagi.

Bilang Abraham Samad kekanak-kanakan

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengingatkan pimpinan KPK untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pihak lain terkait kasus yang dialami Bambang Widjojanto."Pertemuan kemarin di KPK maupun pertemuan di polri kan diharapkan tdk terjadi suatu pernyataan-pernyataan yang menyudutkan apalagi menyatakan ingin... Pokoknya anulah... Tidak boleh seperti itu. Harus menenangkan. Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat 'ayo rakyat, kita ini' enggak boleh begitu itu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan," katanya.Padahal, kata Tedjo, dalam pertemuan di Istana Bogor, Presiden Jokowi telah mengingatkan KPK dan Polri agar menjaga suasana agar tidak bertambah panas. "Jangan ada gerakan-gerakan massa, ternyata masih ada. Ini yang kita sayangkan sebagai penanggung jawab keamanan negara, kordinatornya saya agak menyayangkan. Harusnya itu tidak terjadi. Boleh asal tertutup, silakan. Jangan semua di depan media tersebar luas. Tidak baik, kekanak-kanakan," cetus Tedjo.

Larangan Munas Golkar

Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Sutarman tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali yang akan berlangsung 20 November - 3 Desember mendatang. Tedjo khawatir, kisruh internal yang terjadi di Partai Golkar akan mengganggu keamanan di Bali.Berikut siaran pers Menko Polhukam terkait larangan bagi Golkar menggelar munas di Bali:1. Rencana Munas ke IX Partai Golkar akan diselenggarakan pada bulan Januari 2015.2. Dalam Rakernas Partai Golkar di Kota Yogyakarta diputuskan sepihak oleh Ketua Partai Golkar untuk memajukan penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar pada tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali.3. Pada Rapat Pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar hari Selasa 25 November 2014 pukul 15.30 WIB terjadi bentrokan antara yang pro dan kontra penyelenggaraan Munas ke IX di Bali tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014, sehingga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka.4. Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali.5. Menko Polhukam juga meminta pimpinan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan Munas ke IX tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali dengan pertimbangan sbb:- Akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.- Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional.- Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi WN nya yang akan berlibur di Bali.- Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia.6. Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas ke IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta