Tutup Gang Dolly, Risma si 'singa betina' dinilai tebang pilih

Merdeka.com - Detik-detik jelang penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Gang Dolly dan Jarak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, menuai banyak pro kontra. Tak hanya dari warga sekitar yang menggantungkan hidup dari geliat prostitusi di Gang Dolly, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan sikap menolak lokalisasi yang didirikan Tante Dolly semasa zaman kolonial itu, ditutup pada 19 Juni mendatang.

LSM yang menamakan diri Laskar Merah Putih juga ikut angkat bicara soal penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak. Meski tidak terang-terangan menyatakan penolakannnya, mereka tetap melontarkan kritiknya atas rencana Pemkot Surabaya yang didukung Gubernur Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta ormas-ormas Islam di Jawa Timur itu.

Wakil Ketua Umum Laskar Merah Putih Osama Cholid mengatakan, saat mendengar rencana penutupan Gang Dolly, pihaknya meminta Pemkot Surabaya dan kepolisian tidak tebang pilih menjalankan kebijakan serta aturan terkait keberadaan tempat-tempat prostitusi dan hiburan malam di Kota Pahlawan, khususnya tempat hiburan malam yang tak mengantongi surat izin.

Cholid menyebut, tempat hiburan malam tak berizin yang berpotensi dijadikan tempat peredaran narkoba dan prostitusi seperti kelab di Jalan Embong Malang, Surabaya.

"Mestinya pemkot juga harus menindak tegas tempat hiburan malam di sana, karena diduga kuat tempat hiburan malam itu tidak berizin dan dijadikan tempat transaksi narkoba," terang Cholid kepada wartawan, Kamis (15/5).

Selama ini, kata Cholid, Pemkot Surabaya terkesan membiarkan tempat hiburan malam di Jalan Embong Malang itu tetap beroperasi. Padahal, di salah satu tempat hiburan malam di sana diduga bermasalah.

"Ada banyak kesalahan (tak berizin) dari tempat-tempat hiburan malam di sana, tapi dibiarkan, jadi jangan tebang pilih. Kalau memang untuk menertibkan, ya ditertibkan semua," kritik dia.

Cholid juga mempertanyakan sikap tegas Wali Kota Tri Rismaharini yang akan menutup Gang Dolly pada 19 Juni atau 10 hari sebelum bulan puasa tahun ini (2014). Menurutnya, kengototan Risma menutup tempat prostitusi yang berada di jantung Kota Surabaya itu, tidak dibarengi sikap tegas terhadap tempat-tempat hiburan malam lain yang bermasalah.

"Tempat-tempat hiburan kecil yang berada di luar Gang Dolly tidak ditutup, meski jelas-jelas bermasalah dan melanggar Perda. Harusnya Ibu Risma juga bersikap sama terhadap terhadap tempat-tempat hiburan malam itu, dengan menertibkannya, kalau perlu menutup bila memang tempat itu tidak memiliki izin," tegas dia.

Lebih jauh Cholid mengatakan, pihaknya akan terus melakukan koreksi atas kebijakan Risma yang dinilainya terkesan tebang pilih. Bahkan dia mengancam akan turun jalan menuntut wali kota yang dijuluki sebagai 'Singa Betina' itu.

"Kami hanya ingin keadilan. Silakan, bagi pihak atau orang yang merasa tersakiti atau diperlakukan tidak adil ikut bergabung bersama kami," ajak Cholid.

Dia menambahkan, kalau ingin memberantas kemaksiatan, semua tempat yang berpotensi menjadi tempat maksiat juga harus diberantas.

"Kalau ingin memberantas maksiat, yang melanggar izin juga harus ditertibkan. Kita akan beri waktu Pemkot untuk memperbaiki kebijakannya. Banyak tempat maksiat lainnya yang tetap dibiarkan beroperasi," pungkasnya sembari menebar ancaman. (mdk/cob)