Merdeka.com - Norwegia membayarkan insentif sebesar Rp812 miliar kepada Indonesia karena berhasil menurunkan emisi karbon pada 2016-2017. Pembayaran tersebut dari hasil kerja sama REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar memaparkan sejumlah prestasi yang dilakukan Indonesia hingga akhirnya mendapat insentif. Di antaranya moratorium pembukaan lahan di hutan primer dan gambut sejak 2011.

"Penanganan gambut, inpres moratorium pertama dikeluarin 2011 diperpanjang setiap 2 tahun 2013, 2015, 2017 dan 2019 setuju dipermanenkan artinya sejak 2019 kemarin tidak boleh ada izin baru di hutan primer dan lahan gambut," kata Siti di Istana Negara, Senin (6/7).

Selain itu, ada penanganan kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, dan penegakan hukum yang lebih meningkat dari sebelumnya. Ditambah, pengembangan energi terbarukan biodiesel.

"Ada juga energi angin di Sulawesi, electro mobility kita sudah mulai, biofuel b-20, akan b-30 dan bahkan sudah mengerahkan ke b-80 kalau mungkin b-100, prestasi lain juga kita develop sistem-sistem untuk mengontrol emisi gas rumah kaca monitoring dan lain lain," tuturnya.

Atas prestasi tersebut, Indonesia dan Norwegia sepakat soal insentif yang diberikan.

"Atas prestasi itu, 2 Juli sudah ada joint consultation group dari Indonesia Wamen LHK dan Wamenlu, dari Norwegia Dubes Norwegia dan stafsus iklim Norwegia, disepakati 11 juta ton atau senilai dana 56 juta dolar AS atau 800 miliar itu yang terkait pembayaran prestasi komitmen Indonesia terhadap gas rumah kaca," terangnya.

Untuk diketahui, Norwegia membayarkan hasil kerja penurunan emisi di Indonesia yang dipandang sukses. Hasilnya, Indonesia mendapat insentif 56 juta dollar AS atau setara 812 miliar dari Norwegia.

Pembayaran itu adalah hasil kerja sama berbasis hasil (Result Based Payment) sebagai hasil kerja sama Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation(REDD+). Duta Besar RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis mengapresiasi pihak pemerintah Norwegia.

"Kami menyambut baik pengumuman pembayaran berbasis hasil yang telah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia Sveinung Rotevatn," ujar Dubes Todung dalam siaran pers yang diterbitkan KBRI Oslo, Minggu 5 Juli 2020.

Dubes Todung juga sempat bertemu Menteri Rotevatn. Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta menyebut menteri muda berusia 33 tahun itu membahas upaya mengurangi emisi, deforestasi, dan degradasi hutan.

Dalam pertemuan pada 17 Juni 2020 lalu, Menteri Rotevatn menyampaikan Indonesia merupakan mitra penting dalam melawan perubahan iklim dan penurunan gas rumah kaca. Indonesia dipandang sebagai contoh sukses kerangka kerja sama tersebut.

Ia melanjutkan, kemitraan Indonesia-Norwegia dalam bidang lingkungan hidup sangat menguntungkan kedua belah pihak, dimana Norwegia tidak hanya memberikan dukungan pendanaan, namun juga dukungan teknis.

"Kita harapkan agar kerja sama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang," ucap Dubes Todung.

Pada tahun ini Indonesia-Norwegia memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara sekaligus 10 tahun kemitraan dalam kerangka kerja sama REDD+. Kemitraan ini telah membuahkan hasil yang positif bagi penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Jumlah pembayaran berbasis hasil yang dilakukan oleh Norwegia merupakan pembayaran atas hasil penurunan emisi yang telah diraih Indonesia pada tahun 2016-2017. Angka penurunan emisi yang telah diverifikasi untuk tahun tersebut mencapai 11,2 juta ton CO2eq.

Dengan harga pasar karbon dunia sebesar USD 5 per ton, maka total pembayaran untuk penurunan emisi tersebut mencapai USD 56 juta.

Menteri Rotevatn juga menyampaikan pihaknya terus berkomitmen untuk melakukan pembayaran berbasis hasil atas penurunan emisi yang telah dicapai Indonesia pada tahun-tahun selanjutnya, sesuai komitmen yang disampaikan pada tahun 2010 yakni sebesar 6 miliar krona Norwegia.