Tuntut Pilkada digelar 2015, warga Surabaya lempari KPU dengan tomat

Merdeka.com - Situasi aksi demonstrasi Gerakan Rakyat Surabaya Menggugat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang (3/9), memanas. Ribuan orang menggelar aksi meminta KPU setempat menyukseskan Pilwali Surabaya, 2015. Mereka mencium ada peran mafia Pilkada, ingin menggagalkan pesta demokrasi lima tahunan di Kota Pahlawan ini.

Aksi memanas ketika dialog antara perwakilan pendemo dengan komisioner KPU menemui jalan buntu, dan Ketua KPU Surabaya, Robian Arifin menolak menjelaskan sengketa Pilkada serentak di hadapan massa aksi. Situasipun makin memanas. Bahkan, pihak kepolisian, melalui megaphone, mencoba memperingatkan massa aksi untuk tidak membuat ulah. "Saya minta kepada saudara-saudara untuk tetap tenang. Ingat, di sini banyak ibu-ibu. Kami tidak ingin melakukan tindakan tegas jika saudara-saudara tidak bisa tenang," teriak salah satu komandan polisi memperingatkan. Sementara massa terus berteriak heroik. Sang orator aksi terus berorasi mengajak massanya untuk melakukan perlawanan terhadap mafia-mafia Pilkada yang berusaha menggagalkan Pilkada Surabaya. "Saudara-saudara, aksi kita ini aksi damai. Jangan terprovokasi. Ini aksi damai. KPU menolak memberikan penjelasan di atas mobil komando, maka delegasi kita tarik keluar," teriak sang orator.

Meski kondisi sudah memanas, belum mengarah adanya benturan fisik. Hanya saja, beberapa pendemo, sudah ada yang saling melempar Gedung KPU dengan beberapa buah tomat. Namun, masih dibiarkan oleh aparat kepolisian yang menjaga ketat gedung. Pendemo juga melempar keranda mayat di atas kawat berduri.

Baca berita KPU di Liputan6.com

Seperti diketahui, aksi ini merupakan rangkaian peristiwa politik jelang Pilkada di Surabaya. Mulai dari munculnya calon tunggal, yaitu incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, Koalisi Majapahit yang menolak mengusung calon, hilangnya Haries Purwoko yang berpasangan dengan Dhimam Abror saat mendaftar, hingga pasangan Rasiyo-Abror yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Massa mencium adanya politik uang dalam proses Pilkada di Kota Pahlawan. Massa menengarai ada pihak-pihak tertentu yang bermain-main untuk menggagalkan Pilkada serentak di Surabaya. Karena alasan inilah, sekitar 10 ribu warga Surabaya turun jalan, meminta KPU transparan, jika tidak harus mundur.