Tunjangan DPRD naik, Djarot harap tak ada lagi main proyek & korupsi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengharapkan, anggota DPRD DKI Jakarta tidak lagi melakukan korupsi. Mengingat akan ada kenaikan tunjangan anggota legislatif sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Salah satunya itu, supaya enggak ada korupsi. Enggak ada pungli kami harapkan seperti itu berapa pun itu monggo silakan asalkan sesuai dengan PP itu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/7).

Kemudian, mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan, kenaikan tunjangan untuk anggota DPRD bisa disesuaikan dengan kinerja dan kenaikan itu bisa seperti Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Di mana semakin rajin anggota legislatif maka kian besar juga mendapatkan tunjangannya.

"Iya seperti TKD. Sehingga mereka-mereka yang rajin yang menemui konstituen yang proaktif untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan. Kemudian menyampaikan kepada kami, kepada eksekutif sehingga urusan-urusan di masyarakat bisa diselesaikan itu mendapatkan lebih tinggi," jelasnya.

Politisi PDIP ini mengungkapkan, kenaikan tunjangan dapat memotivasi anggota dewan lebih rajin lagi dalam bekerja menyelesaikan masalah-masalah masyarakat Jakarta.

"Supaya anggota dewan termotivasi ada stimulus artinya kalau anda lihat bukan hanya di Jakarta kan rapat anggota dewan itu sepi, rapat paripurna, rapat Bamus (badan musyawarah)," tutupnya.