Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tulis Status Pro Ideologi Lain di Medsos, ASN Kemenkum HAM Dinonaktifkan

Tulis Status Pro Ideologi Lain di Medsos, ASN Kemenkum HAM Dinonaktifkan PNS. www.pdk.or.id

Merdeka.com - Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengaku baru saja menonaktifkan salah satu ASN di institusinya. Penyebabnya karena ASN itu membuat konten pro ideologi lain di media sosial.

"Saya sebagai Plt Menkum HAM, kemarin baru menonjobkan salah satu pegawai Kemenkum HAM karena dia membuat konten yang pro pada sebuah ideologi lain," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/10).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan, ASN yang dimaksud berasal dari Kanwil di Balikpapan.

"Dia salah satu pegawai di Kanwilkumham di Balikpapan. Saya minta pada Irjen untuk mengusut dan langsung dinonjobkan," jelasnya.

Dia mengingatkan bahwa, ASN tidak dilarang menggunakan media sosial asalkan bijak. Terlebih sampai digunakan untuk mempermasalahkan idelogi negara, Pancasila.

"Ya kalau ada yang nyinyir, apalagi mempermasalahkan ideologi Pancasila, menyebarkan ideologi lain selain Pancasila, ya kami nonjobkan," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kesal Istri Hamil Tak Didahulukan Mencoblos, Linmas di Palembang Bacok Ketua KPPS

Kesal Istri Hamil Tak Didahulukan Mencoblos, Linmas di Palembang Bacok Ketua KPPS

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang inisial OS (30) dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok petugas Linmas, RV (40).

Baca Selengkapnya
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
Pemerkosaan dan Pembunuhan Mahasiswi di Depok, Pelaku dan Korban Kenalan Lewat Medsos 4 Bulan Lalu

Pemerkosaan dan Pembunuhan Mahasiswi di Depok, Pelaku dan Korban Kenalan Lewat Medsos 4 Bulan Lalu

Ketika bertemu pertama kalinya, pelaku dan korban langsung memutuskan untuk berpacaran sekitar dua minggu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Soroti Dugaan Politisasi Bansos: Kami Ajak Semua Mengawasi Penyalurannya

Timnas AMIN Soroti Dugaan Politisasi Bansos: Kami Ajak Semua Mengawasi Penyalurannya

Kapten Timnas AMIN Syaugi menilai pembagian bansos sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Batalkan Izin Lapangan untuk Kampanye Akbar AMIN, Kades di Pasuruan Dilaporkan Bawaslu

Batalkan Izin Lapangan untuk Kampanye Akbar AMIN, Kades di Pasuruan Dilaporkan Bawaslu

Laporan ke Bawaslu ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Andry Ermawan.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Ingin Kentungan Dipasang di Istana dan MK: Pengingat Demokrasi Sedang Ada Masalah

Timnas AMIN Ingin Kentungan Dipasang di Istana dan MK: Pengingat Demokrasi Sedang Ada Masalah

"Saya pikir Istana hari ini harus dipasangi kentungan yang agak besar sebagai pengingat karena demokrasi sedang ada masalah," kata Jazilul.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Diadukan ke Bareskrim Polri gara-gara Gunakan Akronim

Anies Baswedan Diadukan ke Bareskrim Polri gara-gara Gunakan Akronim "Amin"

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan diadukan ke Bareskrim Polri oleh kelompok yang menamakan diri Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya