'Trigana Air jatuh di Papua, Polri harus periksa Dirut AirNav'

Merdeka.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Polri segera memeriksa Dirut Perum AirNav terkait insiden jatuhnya Trigana Air di Papua. Menurut Neta, karena radar di Bandara Sentani Jayapura, Papua, yang sejak dibeli hingga sekarang tidak dioperasikan sehingga turut serta menyebabkan kecelakaan pesawat Trigana.

"Usia radar di Bandara Soekarno-Hatta juga sudah di atas 30 tahun, padahal usia teknis radar hanya 15 tahun. Ini kelalaian yang bisa menjadi bencana nasional," kata Neta dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (25/8).

Selain itu, kata Neta, Polri harus segera meminta keterangan Dirut Perum AirNav, sebagai BUMN yang menangani sistem radar dan navigasi udara sipil nasional. "Demi keselamatan 160 ribu penumpang per hari di Bandara Soetta, Polri harus bergerak," ucapnya.

Neta mengatakan, dalam keamanan dalam negeri, Polri juga harus beberapa langkah berjalan di depan, yaitu dengan memastikan sistem navigasi berjalan dengan benar. "Temuan Centre For Budget Analysis (CBA) tentang dugaan radar di Jayapura yang tidak berfungsi, pantas diapresiasi. Polri harus menghargai peran serta masyarakat, dengan segera mengusut Dirut AirNav," katanya.

Dengan banyaknya kecelakaan pesawat terbang di Indonesia, Amerika Serikat sudah melarang perusahaan penerbangan Tanah Air melayani rute ke Negeri Paman Sam. Kini Indonesia dalam kategori dua, yang artinya banyak kecelakaan. Radar di Bandara Soekarno-Hatta yang usianya sudah di atas 30 tahun, menurut Neta, bukan perkara sederhana. Hal itu karena Soekarno-Hatta melayani 1.200 penerbangan setiap hari, 400 di antaranya merupakan penerbangan internasional.

"Jangan tunggu sampai pesawat asing mengalami kecelakaan di Indonesia, gara-gara layanan navigasi yang tidak becus. Jangan tunggu sampai Indonesia dikucilkan dunia, hanya karena navigasi menjadi 'bancakan' pejabat," tuturnya.

Neta juga menyoroti pegawai fiktif di AirNav, yang diduga melibatkan Direktur Personalia. "Di mana saja pegawai fiktif, harus diungkap Polri. Jika Polri peduli pada keselamatan publik, rakyat akan tambah yakin bahwa Polri adalah pelindung masyarakat."

Dari penelusuran IPW sendiri, kata Neta, radar yang tidak beroperasi bukan hanya di Jayapura, juga terjadi di daerah lain. "Kalau seandainya masih ada biaya perawatan untuk radar yang tidak beroperasi, masalahnya akan bertambah parah," jelasnya.

Neta pun sangat kecewa pada kualitas Perum AirNav. "Bayangkan saja, Presiden RI mau ke Pulau Batam, minta ijin dulu ke Air Traffic System (ATS) Singapura. Padahal Presiden ke negerinya sendiri, kol minta ijin ke Singapura? Di mana kedaulatan kita? Tapi kalau kualitas manajemen AirNav seperti ini, sungguh mengecewakan," tutupnya.