Transparansi anggaran tak bisa hentikan praktik korupsi

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengapresiasi kenaikan sistem Open Budget Indeks yang diperoleh Indonesia. Saat ini Indonesia yang terbaik di Asia Tenggara.

Namun menurut FITRA, kenaikan signifikan ini tidak bisa menghilangkan praktik korupsi yang sudah semakin merajalela di tanah air. Sekretaris Jendral (Sekjen) FITRA Yuna Farhan, torehan Indonesia yang terbaik di Asia Tenggara dalam transparansi anggaran bukan suatu hal yang dapat menutup ruang korupsi bagi pejabat nakal.

Yuna mengatakan, biaya politik yang mahal adalah faktor utama terjadinya praktik korupsi di negeri ini.

"Tidak hanya keterbukaan (anggaran), tapi skandal terjadi korupsi adalah karena biaya politik yang tinggi. Mau tidak mau, DPR mengakali ruang-ruang yang sudah terbuka agar mereka dapat (uang korupsi)," jelas Yuna usai menghadiri Launching Open Budget Index 2012 di Rumah Makan Bumbu Desa, Jakarta, Minggu (3/2).

Ruang yang biasanya digunakan oleh para politisi di DPR untuk mendapatkan uang haram dari hasil korupsi yaitu dengan membintangi anggaran di Kementerian.

"Sorotan kita tanda bintang, salah satu ruang sangat mungkin terjadi praktik korupsi, karena anggota DPR sering kali menggunakan diskresi secara sewenang-wenang," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia menilai hasil terbaik Indonesia di Asia Tenggara dalam transparansi anggaran tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk membebaskan ibu pertiwi dari skandal korupsi.

"Ini bukan satu-satunya faktor penentu, ini hanya salah satu," tandasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, hasil survei International Budget Partnership (IBP) Tahun 2012, Indonesia merupakan salah satu negara yang transparansi anggarannya meningkat. Bahkan, yang paling transparan di Asia Tenggara. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih tergolong lemah.

Peneliti Open Budget Survei (OBS) Lukman Hakim mengatakan, terjadi peningkatan dalam Open Budget Index 2012 untuk Indonesia ketimbang tahun lalu.

"Dari skor 51 di tahun 2010, menjadi 62 ditahun 2012. Transparansi anggaran di Indonesia masuk dalam kategori substansial," kata Lukman.