Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tragis, Hadi Poernomo tersangka di hari pertama pensiun

Tragis, Hadi Poernomo tersangka di hari pertama pensiun Ketua BPK serahkan hasil pemeriksaan semester II ke SBY. ©Rumgapres/Abror Rizki

Merdeka.com - Menikmati masa tua setelah pensiun merupakan cita-cita para pejabat. Tapi itu sepertinya tak akan dialami oleh bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo. Hadi justru harus berhadapan dengan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait keberatan pajak. Kasus ini terjadi saat Hadi Purnomo menjadi Dirjen Pajak tahun 2002-2004 silam.

Awal mula kasus ini terjadi 17 Juli 2003, Bank Central Asia (BCA) mengajukan keberatan pajak Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH. Keberatan itu ditolak oleh Direktur PPH. Di sinilah diduga Hadi memainkan peran. Keputusan itu diubahnya.

"Tersangka HP melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan atas wajib pajak atas SKPN (Surat Keterangan Pajak Nihil) BCA," kata Ketua KPK Abraham Samad, Senin (21/4).

Pengumuman status tersangka ini bisa jadi seperti petir di siang bolong. Bagaimana tidak, siang tadi Hadi baru menggelar acara perpisahan dengan kolega dan media massa setelah malang melintang 49 tahun sebagai pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Hadi yang menolak berbicara soal penggantinya lebih suka bercerita soal terwujudnya program e-audit di akhir masa baktinya. Kebijakan BPK ini merupakan terobosan pengawasan anggaran, sebab auditor negara kini dibolehkan mengakses rekening pemda di Bank Pembangunan Daerah.

Hadi mengklaim, e-audit adalah janjinya kepada DPR saat menjalani fit and proper test pada 2009 lalu. "Ini saya mulai sejak diuji di DPR pada 9 September 2009. Saya sudah mengatakan BPK akan mengadakan e-audit," ujarnya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (21/4).

Sejak dimulai pada 2012, BPK berhasil menjalin kerja sama dengan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dengan 1.319 lembaga, termasuk pemerintah kabupaten/kota maupun BPD di seluruh Indonesia. Dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia, tinggal 11 yang belum menandatangani kesepakatan e-audit.

Hadi sangat membanggakan program itu, karena dia meyakini e-audit sangat efektif mencegah kebocoran uang negara. Mantan Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2003 ini menyebutnya semacam CCTV anggaran pemerintah.

Kini, semua hasil jerih payah yang dibanggakannya hanya bisa dinikmati oleh Hadi dari balik jeruji besi.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengenal Sosok Hadi Tjahjanto, Dulu Menteri ATR Kini Dilantik Jadi Menko Polhukam

Mengenal Sosok Hadi Tjahjanto, Dulu Menteri ATR Kini Dilantik Jadi Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo melantik dua menteri baru pada Rabu, 21 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
Tak Semua Menteri PDIP Hadiri Pelantikan AHY, Begini Kata MenPAN Azwar Anas

Tak Semua Menteri PDIP Hadiri Pelantikan AHY, Begini Kata MenPAN Azwar Anas

Azwar Anas enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDIP.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR

Respons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR

Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.

Baca Selengkapnya
Jelang Cuti, Para Taruna Akpol Tampan Ini Diberi Pesan dari Komandan, Dilarang Hidup Mewah hingga Jaga Nama Baik

Jelang Cuti, Para Taruna Akpol Tampan Ini Diberi Pesan dari Komandan, Dilarang Hidup Mewah hingga Jaga Nama Baik

Isi pesannya aykni agar tak melakukan pelanggaran hingga hidup bermewah-mewahan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Momen Brigjen TNI Faisol Gagah Sambut Menteri Pensiunan Jenderal Darah Kopassus

Momen Brigjen TNI Faisol Gagah Sambut Menteri Pensiunan Jenderal Darah Kopassus

Komandan Korem 061/Surya Kencana Brigjen TNI Faisol Izuddin Karimi kedapatan menyambut sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Tepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto

Tepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto

Sejumlah menteri di Kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan dikabarkan bakal mundur

Baca Selengkapnya