Tragedi longsor, PT Freeport dan SBY digugat ke pengadilan

Merdeka.com - Insiden longsornya area fasilitas pelatihan PT Freeport yang menyebabkan 38 pekerjanya menjadi korban, terus mendapat sorotan. Akibat insiden itu, PT Freeport dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Kami gugat karena terkait tragedi longsor tersebut. Kami harap dalam waktu 2 minggu sudah disidangkan," ujar pengacara publik, Habiburokhman saat mendaftar gugatan di PN Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Habib mengatakan tragedi itu merupakan yang terburuk dalam sejarah tenaga kerja di Indonesia. Untuk itu, perpanjangan kontrak kerja antara PT Freeport dan Indonesia harus dibatalkan.

"Kami juga minta ganti rugi kepada para korban. Rp 50 miliar untuk korban meninggal, dan Rp 20 miliar untuk korban selamat," katanya.

Gugatan itu, lanjut Habib, berdasarkan laporan kalau PT Freeport melanggar sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Mereka melanggar Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja," katanya.

Seperti diketahui, Pada 14 Mei terjadi insiden longsornya area fasilitas pelatihan PT Freeport dan menyebabkan 38 pekerjanya menjadi korban. Hingga saat ini, masih ada pekerja yang belum dapat dikeluarkan dari reruntuhan.

"Hingga kini, jumlah korban meninggal yang telah berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat tercatat 11 orang," ujar Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Daisy Primayanti, Senin (20/5).

Diduga masih tersisa 17 pekerja lagi yang terperangkap longsor di area fasilitas pelatihan PT Freeport itu. Tiga korban terakhir yang ditemukan dalam keadaan meninggal adalah Retno Arung Bone, Artinus Magal dan Hengky Ronald Hendambo.