Tragedi Kemanusiaan Perang Ukraina-Rusia & Ambisi NATO

Merdeka.com - Pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya kembali mengumumkan sejumlah sanksi baru terhadap Moskow menyusul terjadinya dugaan pembantaian warga sipil di Bucha, Ukraina, yang dituduhkan kepada pasukan militer Rusia.

Di antara sanksi-sanksi terbaru AS dan sekutunya adalah larangan untuk melakukan investasi baru di Rusia, melarang impor batu bara Rusia ke Uni Eropa, dan menutup akses lembaga keuangan publik dan swasta Rusia.

"Pembantaian warga sipil di Bucha memang membuat kita prihatin. Perang tersebut terbukti telah melahirkan krisis kemanusiaan yang memprihatinkan. Perlu segera ada verifikasi dan investigasi siapa pelakunya," kata Ketua Badan Koordinasi Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, Jumat (8/4).

Fadli menilai dunia seharusnya berkepentingan untuk mendesak Rusia dan Ukraina sama-sama melakukan gencatan senjata, serta menyelesaikan persoalan mereka di meja perundingan. Tidak seharusnya insiden itu digunakan sebagai kampanye global untuk melawan Rusia.

"Selama Rusia dan Ukraina tidak bisa mencapai kesepakatan damai, pada dasarnya dunia tidak akan bisa menghentikan tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi di sana," lanjutnya.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, sesudah dunia mengetahui insiden Bucha, agenda utama dunia mestinya adalah mempromosikan pentingnya pembicaraan damai dan bukannya justru memperluas konflik serta memperburuk ketegangan. Menurutnya konflik juga dipicu oleh sikap NATO yang ingin terus memperluas keanggotaan mereka pada negara-negara eks Blok Timur.

Di tengah dominasi sudut pandang Barat dalam konflik Rusia-Ukraina, dunia sebenarnya membutuhkan sudut pandang berlainan, agar perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina bisa diselesaikan melalui jalur perundingan. Bukan melalui jalur perang global dunia Barat melawan Rusia.

"Tragedi kemanusiaan hanya bisa dihentikan jika Rusia dan Ukraina bisa menyepakati perjanjian damai. Dan hal itu hanya bisa dicapai jika NATO menghentikan perluasan keanggotannya dan negara-negara Barat berhenti memprovokasi dunia untuk terlibat dalam perang ekonomi mereka," tambahnya.

Pemerintah Rusia sendiri telah membantah bertanggung jawab atau terkait dengan tuduhan pembunuhan warga sipil di Bucha. Kremlin mengatakan bahwa tuduhan Ukraina tentang masalah ini harus diperlakukan dengan keraguan.

BKSAP DPR RI menegaskan, hukum internasional telah tegas melarang serangan yang disengaja terhadap warga sipil. Sesudah Perang Dunia II, melalui Konvensi Jenewa 1949. Konsep ini dimaksudkan untuk memberi perlakuan manusiawi terhadap mereka yang tidak memiliki senjata di tengah-tengah terjadinya sengketa. Termasuk memberi perlakuan manusiawi kepada mereka yang meletakkan senjata dan menjadi tawanan perang.

"Semua negara harus menghormati prinsip ini," tegas Fadli.