Merdeka.com - Kabar duka di penghujung tahun 2018 datang dari Bumi Cenderawasih, Papua. Tepatnya dari Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Barat, Sabtu (1/12). Dari 23 orang pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, 19 diantaranya dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka digiring dengan tangan terikat dan berjalan jongkok menuju lokasi pembantaian tersebut. Sedangkan untuk korban selamat pembunuhan di papua berjumlah 13 orang. Mereka yang berhasil selamat karena berpura-pura mati untuk mengelabui kelompok bersenjata.

Tidak hanya itu, Pos TNI Mbua di Kabupaten Nduga, Papua Barat juga diserang keesokan harinya, Minggu (2/12) sekitar jam 18.30 WIT. Di pos itu diperkirakan ada 21 anggota TNI. Sempat terjadi baku tembak yang menyebabkan satu anggota TNI dari Yonif 755 Kostrad, Sertu Handoko gugur. Total, 20 orang tewas akibat penyerangan kelompok ini.

Aksi penyerangan kelompok separatis ini ternyata tak berhenti sampai di situ. Pada Rabu (5/12), penyerangan kembali dilakukan terhadap tim gabungan yang tengah mengevakuasi jenazah Sertu Handoko. Dalam penyerangan ini, Bharatu Wahyu, anggota Brimob Kelapa Dua Jakarta, tertembak saat kontak senjata pasukan gabungan Polri dan TNI dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Yigi, Distrik Yall, Kabupaten Nduga. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan.

Dugaan awal, pemicu kejadian pembunuhan tersebut karena para pekerja diduga merekam dan menyaksikan kelompok separatis bersenjata sedang memperingati Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember. Dugaan lain, kelompok separatis ini kesal lantaran para pekerja berupaya membangun infrastruktur di Papua. Sebab, pesatnya pembangunan di Papua akan menghambat gerakan mereka.

Dari penyerangan ini, muncul nama Egianus Kogoya. Dia diduga sebagai pimpinan gerakan separatis Papua. Selama ini serangkaian teror kelompok Egianus Kogoya sangat meresahkan. Egianus juga aktor di balik penculikan 15 guru dan sejumlah tenaga kesehatan di Mapenduma. Mereka disandera selama 14 hari mulai 3 Oktober hingga 17 Oktober 2018. Egianus bagian dari pemimpin separatis senior dan komandan dari sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelly Kwalik. Di tahun 2009, Egianus membentuk kelompoknya usai Kelly tewas dalam serangan polisi.

"Iya betul, kita indentifikasi itu (Egianus Kogoya). Dia yang melakukan penganiayaan di Mapenduma," ucap Aidi di Jakarta, Selasa (4/12).

Distrik Yigi semula merupakan zona aman. Namun situasi berubah. Distrik ini menjadi masuk dalam zona merah setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya menghuni distrik tersebut. Egianus dan kelompoknya pindah ke Distrik Yigi karena terdesak kejaran TNI-Polri dari Distrik Kenyam, Nduga. Sejak saat itu, Distrik Yigi masuk dalam kategori zona merah dari sisi keamanan.

Kabar penyerangan ini juga langsung sampai ke telinga Presiden Jokowi. Kepala Negara langsung memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengejar dan menangkap para pelaku. Tidak ada tempat bagi kelompok-kelompok kriminal senjata di tanah Papua maupun seluruh pelosok Tanah Air. Jokowi juga menekankan, insiden penembakan tidak membuat pemerintah takut dan berhenti membangun Papua.

"Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut. Ini membuat tekad kita membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12).

Menko Polhukam Wiranto ikut geram. Dia mengutuk aksi penyerangan ini. Apalagi penyerangan dilakukan kepada warga sipil yang tengah membangun infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Wiranto tak habis pikir dengan penyerangan itu. Apalagi korbannya adalah orang-orang yang berjasa memajukan wilayah Timur Indonesia.

Mantan Panglima ABRI ini telah bicara dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengejar kelompok separatis ini. Pasukan TNI dan Polri langsung terjun memburu kelompok ini. Di bawah komando Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring dan Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin Siregar, pasukan bergerak mencari pemberontak yang diperkirakan berjumlah 30 sampai 50 orang. Mereka selalu bergerilya, masuk ke dalam hutan.

"Jadi tadi saya sudah bicara dengan Kapolri, Panglima TNI untuk segera dilakukan pengejaran yang habis-habisan. Supaya apa? Supaya tak terulang lagi. Ya habis-habisan, sampai ketemu," tegas Wiranto.

Kelompok separatis di Papua memang selalu ingin menunjukkan eksistensinya setiap 1 Desember. Bagi mereka, 1 Desember merupakan hari penting sejak Belanda memberikan kemerdekaan bagi kelompok ini. Mereka juga dilengkapi dengan senjata. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan cara kelompok pemberontak di Papua mendapatkan senjata. Pertama, kawanan pemberontak mendapatkan senjata dari hasil rampasan anggota TNI-Polri. Mereka juga mendapatkan senjata dari sisa-sisa konflik Ambon.

"Jadi kita ada mereka mendapatkannya dengan merampas dari anggota, beberapa kali kami membongkar, dari konflik Ambon mereka cari, yang kita tangkap buktinya ada," kata Tito di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12).

Para pemberontak juga mendapatkan senjata dari jaringan ilegal di perbatasan Papua Nugini. Temuan-temuan itu, kata Tito, didapat melalui keterangan pemberontak yang tertangkap.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di bawah komando Egianus Kogoya mengakui sebagai kelompok penyerangan yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang anggota TNI dan 19 orang pekerja proyek jembatan di Kabupaten Nduga. "Kami tidak suka Pemerintah Indonesia membangun proyek di Papua karena itu sebagai bentuk penjajahan," kata juru bicara TPNPB Sebby Sambom kepada merdeka.com/.

Menurut mereka, pembangunan di berbagai sektor ekonomi, bisnis dan lain-lain sebagai bagian dari penjajahan Indonesia terhadap Papua. Berbagai aksi teror yang mereka lakukan itu sebagai peringatan agar pemerintah Indonesia menyetop pembangunan di Papua. Bahkan, mereka menuding proyek infratsruktur banyak dikerjakan TNI.

"Mereka itu militer Indonesia. TPN identifikasi, mayoritas pekerja adalah intelijen dan anggota TNI berpakaian preman. Mereka diback up oleh pos TNI di Mbua. Trans Papua itu dibangun TNI, sudah bukan rahasia. Seluruh orang Papua tahu itu. Jangan salahkan TPNPB, salahkan TNI siapa suruh kau laksanakan proyek."

Kendati terus diburu TNI dan Polri, kelompok ini mengaku tidak bakal menyerah. Mereka akan terus bergerilya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Keinginan kelompok ini hanya satu, kemerdekaan bagi Papua.

"Indonesia menjajah kami sejak tahun 1963 sampai sekarang, kami tidak pernah menyerah. Selama 55 tahun kami berjuang terus. Yang tua meninggal, yang muda melanjutkan. Karena semua orang Papua mau merdeka."

Tudingan itu langsung dibantah Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi. Dia menantang Sebbu Sambom untuk melihat langsung bahwa korban adalah sipil. Bukan Tentara.

"Kalau memang dia menuding bahwa korban yang dibantai itu anggota TNI, maka saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataanya itu benar atau salah, silakan cek," ucapnya menegaskan.

TNI juga tidak terima dengan pernyataan kelompok separatis terkait alasan penyerangan karena jalan dan jembatan trans-Papua di Nduga dibangun tentara. Sehingga ini dijadikan dalil untuk menyerang pekerja.

"Jika TNI bangun jalan apakah pantas dibantai? Ini logikanya, pola pikir secara moral. TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh? Ini logika kedua," tuturnya.

Peristiwa ini juga menyita perhatian Komisi Tinggi Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR). Juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mengatakan kekerasan yang terjadi di Papua itu tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, akar masalah di Papua selama ini tidak dipahami dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia.

"Ada banyak keluhan, dan ini juga banyak terjadi di belahan dunia lain, ketika keluhan tidak ditanggapi atau ada tekanan turun temurun maka orang main hakim sendiri sebab suara mereka tidak didengar. Inilah yang saat ini terjadi di lapisan masyarakat bawah di Papua," kata dia.

Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah sudah berupaya meredam konflik di Papua. Berbagai permintaan sudah dilakukan dan diberikan. Mulai dari hak politik hingga ekonomi. JK menjelaskan semua pihak sudah maksimal meredam konflik di Papua. Sudah berkali-kali pemerintah mengupayakan. Namun masih banyak pihak yang belum bisa memahami hal tersebut.

Menurutnya, banyak pihak yang salah paham terkait kebijakan pemerintah. Salah satunya pembangunan jalan raya Trans Papua, dan pembangunan infrastruktur lainnya dapat membuka akses bagi Papua.

"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan. Semua sudah dikasih ke daerah terkecuali kemerdekaan. Dana itu sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya," kata JK di Istana Wakil Presiden.

Perburuan terhadap kelompok ini terus dilakukan. Baku tembak tak terhindarkan. Kontak tembak terjadi sekitar pukul 06.20 WIT, Selasa (11/12). Dua anggota TNI dilaporkan terluka saat aparat gabungan TNI-Polri kontak tembak dengan kelompok separatis bersenjata di Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Pratu Budi dan Praka Aswad tertembak namun keduanya dalam kondisi stabil.

Dalam pengejaran ini, aparat juga menemukan tiga jenazah anggota kelompok separatis di pegunungan. Ketiga jenazah teridentifikasi sebagai ML yang ditemukan 300 meter di atas lokasi penyerangan, NI ditemukan 400 meter di atas lokasi penyerangan, dan NW yang ditemukan di atas lokasi penyerangan dengan kondisi tubuh terbakar. SOP dari KKB, apabila anggota mereka ada yang mati karena ditembak harus dibakar untuk menghilangkan jejak. Polisi mengklaim, kekuatan KKB yang tersisa saat ini di Kabupaten Nduga hanya sekitar 25 orang

Kini, Polisi dan TNI sudah berhasil menguasai Kabupaten Nduga. Kondisinya pun sudah kondusif. Presiden juga sudah berulang kali menegaskan bahwa proyek pembangunan Trans Papua harus tetap berjalan. Dalam hal ini, negara tidak boleh kalah dari siapapun.

Presiden Jokowi menyebut para korban sebagai pahlawan. Bukan tanpa alasan, para pekerja bertaruh nyawa demi terwujudnya pembangunan infrastruktur Trans Papua. Demi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Karena itu, meski ada insiden penembakan, Jokowi tidak gentar untuk menghentikan proyek pembangunan di pulau paling ujung Timur Indonesia.

"Yang bekerja di sana betul-betul bertaruh nyawa. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa pembangunan Trans Papua tetap terus dijalankan diteruskan. Tidak akan berhenti," tegas Jokowi.

Sejalan dengan itu, upaya perburuan terus dilakukan. Kapolri Tito Karnavian punya cara sendiri dalam melakukan pengejaran. Dengan operasi penegakan hukum terbatas. Bukan tanpa alasan. Sebab, kelompok ini memainkan isu propaganda agar menarik simpati dunia internasional.

"Intinya tetap dilakukan pengejaran tapi tidak terlalu banyak diekspos. Ditangkap ya sudah saja. Jangan (media) yang disampaikan pas lagi polisi mukul begini, maka digoreng lagi sama mereka (KKSB). Ini genderang propaganda mereka yang teman-teman bisa masuk tanpa sadar," kata Tito.

Aksi brutal dalam bentuk pembantaian dilakukan agar terjadi dialog dengan pemerintah dalam upaya melepas Papua dari Indonesia.

"Kemudian memancing aksi eksesif akibat aksi balasan dari pemerintah. Nanti aksi ini bisa buat isu baru, pelanggaran HAM berat pemerintah," kata Tito.