Merdeka.com - Massa yang mengatasnamakan aliansi koalisi masyarakat sipil tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) melakukan aksi di depan Gerbang DPR/MPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (12/2). Mereka menilai, RKUHP mengekang prinsip demokrasi.

Dalam orasinya, massa menolak DPR mengesahkan RKUHP yang bersifat menjajah. Mereka menilai RKUHP tak berpihak pada kelompok marjinal. Utamanya terhadap perempuan, Anak, ODHA (penderita HIV/Aids), dan kelompok minoritas yang contohnya agama, kepercayaan, gender dan identitas berbeda.

"Rancangan KUHP akan membunuh demokrasi dan mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat," ucap orator aksi perwakilan dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining yang diamini aliansi massa.

Lanjut dia, RKUHP akan mengancam program pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat, utamanya dalam isu-isu sosial, pendidikan dan kesejahteraan.

"Tolak pengesahan rancangan KUHP saat ini," sambung massa aksi.

Sejumlah kelompok waria juga turun dalam aksi tersebut. Mereka lantang menolak salah satu RKUHP karena merasa terdiskriminasi dan tak memihak kepada rakyat.

Salah satu RUU KUHP mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) tengah menjadi pembahasan di DPR. Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP tengah menggodok pembahasan perluasan tindak pidana perzinaan dan pemerkosaan dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Yang dateng kesini pasti tidak setuju, apalagi yang mau disahin itu perluasan zinah ya, dan kita sangat rentan (dikriminalisasi) karena temen temen banyak yang jadi pekerja seks. Yang penting kita nolak lah," ucap salah seorang perwakilan waria yang tak mau disebutkan namanya.

Aksi ini dilakukan sejak pukul 15.00 WIB tadi. Selama berorasi, tak ada penjagaan personel polisi dan pengamanan khusus. Mereka bubar menjelang maghrib dengan tertib.