Tolak revisi UU MD3, koalisi Jokowi-JK walk out dan salam 2 jari
Merdeka.com - Pembahasan revisi UU MD3 di rapat paripurna berjalan alot. Bahkan sampai masuk ke meja perundingan antar pimpinan fraksi untuk melakukan pengambilan keputusan revisi UU tersebut.
Rapat paripurna yang berlangsung lebih dari lima jam ini berakhir dengan walk-out. PDIP, PKB dan Hanura yang menolak pengesahan RUU ini memutuskan untuk meninggalkan ruang paripurna karena merasa revisi UU ini dipaksakan untuk kepentingan tertentu sebelum keputusan voting diambil.
Politikus PDIP Arif Wibowo mengatakan, pengambilan keputusan ini sangat politis dan menabrak nilai demokrasi. Karena itu, pihaknya menolak untuk mengesahkan UU ini.
"Berdasarkan pada semangat menegakkan demokrasi konstitusi Fraksi PDIP tidak mengikuti pembicaraan tingkat dua atau pengambilan keputusan terhadap rancangan UU ini, PDIP tidak ikut bertanggungjawab atas disahkannya rancangan UU ini disahkan menjadi UU," kata Arif sembari meninggalkan ruang paripurna diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7).
Tidak hanya PDIP, sebelumnya Hanura juga meninggalkan ruangan paripurna. Dengan alasan yang hampir sama, yakni tidak melihat alasan yang kuat mengapa revisi UU MD3 ini harus diputuskan malam ini juga.
Begitu juga dengan PKB yang menyayangkan keputusan ini diambil dengan nuansa paksaan. "Karena itu setelah melihat forum konsultasi tidak menemukan titik temu, kami tidak melihat alasan keterdesakan sedikitpun akhirnya ruang dialog tidak diberikan mohon maaf, kami fraksi PKB menyatakan tidak ikut," imbuhnya.
Setelah koalisi Jokowi - JK ini walk-out, mereka pun sempat mengabadikan sikap protes di depan ruang paripurna dengan berfoto bersama. Tidak hanya berfoto, koalisi ini juga bernyanyi lagu salam dua jari Jokowi - JK.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaBEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaTawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaPerkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya