Tolak PP Pengupahan, ribuan buruh kepung Balai Kota DKI

Merdeka.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam, Elektronik, Mesin (LEM) dari Jakarta Timur, Barat dan Utara menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Mereka menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. PP ini diketahui telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Oktober lalu.

Untuk pengamanan aksi, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan telah menurunkan 500 aparat gabungan yang terdiri dari personel Brimob, Shabara, dan juga dibantu TNI.

"Untuk pengamanan gabungan dari Brimob dari Shabara kurang lebih 5 kompi, sekitar 500 personel siap mengawal aksi ini sehingga sampai tuntas diharapkan aman, tertib dan kondusif," kata Hendro di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (26/11).

Terkait pengalihan arus kendaraan, dia mengungkapkan cara itu dibutuhkan jika kondisi sudah mulai dinamis.

Namun berdasarkan pantauan merdeka.com, saat ini pihak kepolisian melakukan penutupan sebagian Jalan Merdeka Selatan, untuk memberi ruang bagi para buruh menyampaikan aspirasinya.

"Kita melihat situasi sementara, kita koordinasi sama korlapnya agar tidak terjadi penutupan jalan. Sehingga kita lakukan pengaturan secara maksimal," jelasnya.

Sementara itu, pihak kepolisian juga menyiapkan 1 unit mobil baracuda guna mengantisipasi kericuhan massa aksi.

Seperti diketahui, ribuan buruh ini meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja dan DPRD DKI Jakarta untuk membantu mereka menekan Presiden Joko Widodo agar mencabut PP 78/2015 tentang pengupahan itu.