Tolak dituduh terima dana CSR, Ahok tantang DPRD lapor harta ke KPK

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menantang mereka untuk melaporkannya.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, anggota dewan selalu menuduhnya melakukan 'permainan' dalam penerimaan dana corporate social responsibility (CSR). Bahkan, panitia angket berniat menyelidiki mengenai rumor ada dana CSR yang masuk ke Ahok Center.

"Itu juga jadi persoalan. Selama ini nuduh saya KKN, CSR, Ahok Center dari 2013. DPRD tuh lapor dulu deh harta kekayaannya. Jangan naik Range Rover, Lamborghini tapi NPWP pun kagak punya gimana dong?" ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur ini mempertanyakan apakah anggota legislatif memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena harta kekayaan yang mereka miliki mencapai angka miliaran rupiah.

"Terus sekarang dikritik biaya operasionalnya walikota Rp 3 miliar. Segitu mah nggak bisa beli Range Rover atau Lamborghini. Rp 3 miliar di wali kota itu untuk pekerja harian lepas (PHL) karena kita nggak mau lagi pakai outsourcing. Jadi ini tuduhan yang nggak ada gunanya," tutupnya.