Merdeka.com - Tokoh masyarakat adat Papua mendatangi Istana Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sebanyak 8 tokoh yang diterima JK antara lain Freddy Numberi, Yoris Raweyai, dan Agustina Basit.

Freddy Numberi mengatakan, tokoh masyarakat adat Papua memberikan catatan khusus kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengingat dirinya bersama Presiden Joko Widodo sudah berjanji saat kampanye pilpres lalu untuk memajukan wilayah timur Indonesia, utamanya Papua.

"Pak JK sudah sepakat dengan pimpinan Freeport ada 3 hal yang tidak bisa tidak direnegoisasikan. Pertama, masalah smelter harus dibangun di Papua. Kedua, revenuenya harus lebih besar lagi diberikan kepada warga Papua. Ketiga, harus bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi," kata Freddy, Jumat (14/11).

Terkait dengan pembangunan smelter, Freddy memberikan masukan kepada JK. Apabila smelter dibangun di Papua, maka program transmigrasi tidak perlu ada. Menurutnya, pembangunan smelter di Papua bisa menyerap banyak tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia mengingat Sumber Daya Manusia di Papua terbatas. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dari luar Papua akan diserap oleh Freeport sebagai pekerja.

"Smelter ini butuh kan puluh ribu orang, otomatis dari Jawa pasti akan ke sana, jadi kita tidak perlu program transmigrasi tapi ada saudara-saudara dari Jawa atau tanah lain datang ke Papua untuk bekerja dan itu kurangi beban penduduk di Jawa atau daerah lainnya," tutur Freddy.

JK, menurut Freddy, sudah membicarakan hal tersebut dengan Presiden Freeport dan sudah disepakati namun akan ada pembahasan lebih lanjut.

Hal lain yang dibicarakan dengan JK, menurut Freddy, terkait pembentukan unit yang membantu pengawasan permasalahan di Papua, selain UKP4B.

"Itu lebih bertindak kepanjangan tangan beliau untuk lihat kenapa program-program di daerah tidak jalan. Misalnya ada dana untuk pembangunan jalan, kenapa gak jalan, apa masalahnya? Itu beliau masih pelajari, jadi bentuknya kayak apa, ini baru wacana," papar Freddy.

Freddy juga berharap BPKP bergerak lebih intensif terkait pengawasan anggaran pembangunan daerah.

"Permasalahan cukup banyak. Bisa eleminir korupsi, apalagi anggaran Papua cukup besar. Tahun lalu Rp 38 triliun, sampai 2014 Rp 40 triliun. Ini dari seluruh Indonesia, Papua paling besar akumulasinya," tutup Freddy.