Tokoh Bangsa Diminta Masif Sampaikan Soal Toleransi dan Perdamaian

Merdeka.com - Situasi di Tanah Air sempat memanas di tahun politik 2019 lalu. Setelah tahun berganti diharapkan masyarakat perlahan keluar dari intoleransi, ujaran kebencian demi merekatkan kembali persaudaraan.

"Jadi, kalau kaitannya dengan toleransi dan intoleransi harus ada prioritas yang menyasar kelompok-kelompok rentan terpapar intoleransi," kata Peneliti senior dari Wahid Foundation, Alamsyah M. Djafar, Kamis (9/1).

Selain itu, menurut Alamsyah, menyampaikan narasi alternatif tentang toleransi, perdamaian dan anti-radikalisme kepada kalangan masyarakat sangat penting demi memperkuat persaudaraan antar-sesama.

"Misalnya kepada kelompok ormas yang menggunakan cara-cara kekerasan atau bisa jadi penyampaian narasinya adalah bisa dilakukan oleh para mantan pelaku yang sudah tidak lagi tergabung dengan kelompok 'keras' tersebut atau dia sudah tobat'," tuturnya.

Lebih lanjut Alamsyah juga mengungkapkan, untuk menyampaikan narasi toleransi, perdamaian dan anti-radikalisme juga bisa dilakukan tokoh bangsa, tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang selama ini telah menjadi panutan masyarakat. Apalagi jika para tokoh tersebut memiliki media sosial (medsos) dan sering memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk mengajak bertoleransi

"Jadi masyarakat bisa mendapatkan narasi toleransi dan perdamaian dari tokoh-tokoh panutannya. Jika tidak dapat bertemu dari tokoh tersebut, saya kira bisa melalui media sosial yang mana mereka bisa langsung mengaksesnya," ujarnya.

Kemudian, menurutnya, bisa saja ada pertanyaan bagaimana kalau mereka ini tidak memiliki panutan atau tokoh di lingkungan masyarakatnya. Tetapi Alamsyah mengungkapkan bahwa kecil kemungkinan masyarakat tidak memiliki tokoh panutan atau seseorang yang ditokohkan di lingkungan masyarakat.

"Jadi asumsi saya di dalam masyarakat itu selalu ada struktur kepemimpinan kita harus menemukan kelompok yang akan kita sasar kemudian kita bisa menyasar mereka. Jadi artinya menurut saya, kalau kita mau untuk efektif melakukan gerakan anti-radikalisme atau anti-intoleransi, maka kita harus berbasis pada data menyasar dari para tokohnya," jelasnya.

Selain itu dirinya juga berpendapat bahwa pemerintah juga memiliki peran penting untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama secara terus menerus menggelorakan semangat toleransi dan anti-radikalisme. "Kalau dari segi kampanye itu saya kira perlu peran pemerintah dan itu biasanya terus dilakukan," imbuhnya.

"Selain itu pemerintah juga mengurangi peraturan-peraturan yang diskriminatif, kebijakan-kebijakan atau penyataan-pernyataan yang diskriminatif. Dan itu menurut saya dampaknya akan lebih produktif," tandasnya.