TNI minta sandera dibebaskan hari ini, kalau tidak bakal diserbu

Merdeka.com - Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih Letkol Teguh Puji Rahardjo mengatakan batas pembebasan dua warga negara Indonesia yang menjadi sandera Organisasi Papua Merdeka dilakukan pada hari ini. Jika tak dibebaskan, Tentara Papua Nugini akan melakukan tindakan represif.

"Itu sudah masuk wilayah Papua Nugini, jadi TNI tidak masuk. Kita berkoordinasi dengan pasukan bersenjata Papua Nugini," kata Letkol Teguh saat dikonfirmasi, Senin (14/9).

Kendati demikian, kata dia, TNI bersiaga di daerah perbatasan untuk membantu tentara Papua Nugini. Namun belum diketahui pasti tuntutan pembebasan sandera ini. Diduga peristiwa ini terkait Pasific Interland Forum (FIF).

"Kemarin negara-negara pasific melaksanakan acara dalam rangka pembangunan bidang ekonomi tapi dari kelompok sebelah ini, meminta dimasukkan soal HAM, Papua Barat, tapi itu tidak bisa kaitannya dengan perekonomian tapi belum jelas. Kita masih monitor terus," kata dia.

Seperti diketahui, dua warga negara Indonesia (WNI) disandera oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Skowtiau. Menurut Kapuspen TNI Mayjen Endang Sodik, kasus tersebut berawal saat 4 WNI tengah menebang kayu di kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom.

Kampung tersebut merupakan salah satu daerah yang berada di perbatasan RI-PNG. Satu dari empat WNI itu lalu ditembak kelompok bersenjata tersebut.

"Jadi kan tanggal 9 September aksi gerakan separatis OPM atau gerakan separatis Papua bersenjata telah menembak mati satu penebang kayu di kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom. Dari kasus itu dikembangkan ternyata yang kena ada 4 orang yang bekerja itu, satu mati, satu melapor Polres. 2 orang tidak diketahui. Pada tanggal 11 September ternyata 2 orang itu dibawa ke daerah Skowtiau itu wilayah PNG," kata Endang saat dihubungi merdeka.com, Minggu (13/9) malam.

Endang mengatakan, TNI sudah meminta tentara PNG membebaskan kedua sandera tersebut dengan mengutamakan keselamatan mereka. Namun hingga kini belum ada pernyataan dari kelompok yang menyandera kedua WNI tersebut.

"Karena itu sudah masuk PNG maka TNI dan Kodam berkoordinasi dengan konsulat TNI di Panina di PNG. Kemudian kita kontak atase pertahanan di PNG untuk bersama-sama konsulat RI untuk meminta kepada Bupati Paninai dan Tentara PNG untuk melakukan negosiasi," ujar dia.